Edmond Leonardo Siahaan. Foto: Dokumen
PALU EKSPRES, PALU – Pelaku penyebaran berita hoaks tentang ‘Gubernur Sulteng Biayai People Power, sebenarnya juga bisa dikenakan sanksi adat di luar dari proses hukum formal. Sebab, penyebaran hoaks demikian sebenarnya mengandung fitnah terhadap seorang gubernur.
Contoh penerapan sanksi adat pernah dilakukan terhadap Ketua Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Amriuddin Ma ruf beberapa waktu lalu. Amirudin dikenakan sanksi adat karena berucap bahwa Palu adalah pusat radikalisme.
Pengacara Gubernur Sulteng, Edmond Leonardo Siahaan menyatakan, dalam kasus hokas yang dilakukan Yahdi Basma (YB) dan dua pelaku lain, sengaja disebarkan dengan penuh kesadaran.
Hal itu menurut Edmond dapat disimpulkan bertujuan menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat.
Membangun opini agar masyarakat tidak percaya terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng yang dipimpin Longki Djanggola.
“Penyebaran hoax yang mereka lakukan ini juga sangat masif diberbagai Grup WA, Facebook dan media sosial lainnya,”kata Edmond.
Karena itu dia berpendapat bahwa para pelaku penyebaran berita hoax dan fitnah ini dapat dikenakan sanksi adat salah mbivi atau salah bicara sebagaiman yang dikenakan kepada Ketua PB PMII.
Namun begitu Edmond berhemat, pernyataan Ketua PB PMII tahun 2017 lalu dilakukan karena minimnya informasi. Seharusnya Ketua PB PMII menggali lebih jauh informasi tentang Kota Palu dan Sulawesi Tengah.
“Tapi kalau tindakan penyebaran hoax yang dilakukan YB dan komplotannya adalah tindakan yang sengaja membuat keonaran dikalangan masyarakat guna mendelegitimasi pemerintahan Longki Djanggola,”tegasnya.
Karena itu dia berharap lembaga-lembaga Adat di Kota Palu dapat memberikan sanksi yang sama dengan Ketua PB PMII terhadap YB dan kawan-kawan
“Diberikan sanski adat tanpa perlu menunggu status mereka dari Polda Sulteng,”pungkasnya.(mdi/palu ekspres)
