PALU EKSPRES, PALU– Dewan Adat Kota Palu memastikan dalam waktu dekat segera mengambil sikap untuk menyelesaikan masalah sosial akibat penyebaran informasi hoaks tentang Gubernur Sulteng biayai people power.
Pola penyelesaian secara adat akan diawali melalui Forum Potangara Nuada atau sidang adat yang rencananya digelar di Bantaya Adat Kelurahan tempat domisili pelaku hoaks. Dalam hal ini Anggota DPRD Sulteng, Yahdi Basma (YB).
Ketua I Dewan Adat Palu, Timuddin Bouwo menjelaskan, nantinya YB akan dipanggil melalui Suro Adat di Bantaya tempatnya berdomisili untuk mengikuti Potangara Nuada tersebut. Suro Adat adalah satu elemen kelembagaan yang bertugas laiknya polisi.
Dalam perkara ini, YB kata dia akan duduk sebagai Tosalah (orang bersalah) sedangkan Gubernur Longki Djanggola duduk sebagai Torugi (orang merugi) dalam potangara nuada tersebut.
“Jadi tidak ada istilah banding dalam potangara nuada tingkat kelurahan ini,” jelas Timuddin.
Secara adat, kesalahan YB terang Timuddin telah memicu keresahan ditengah masyarakat, khususnya masyarakat Sulteng dengan adanya penyebaran informasi hoaks tersebut.
Terlebih obyek objek berita bohong adalah Tomaoge atau orang yang sangat dihargai masyarakat Sulteng.
“Longki Djanggola itu cucu Raja Palu ke II. Tidak sembarang, bukan cuma keturunan tapi cucu langsung,” paparnya.
Dalam tingkatan pengenaan sanksi adat, kesalahan demikian untuk membayar kesalahan salambivi atau salah bicara yang menyebabkan konflik.
“Kalau salambivi hanya untuk personifikasi itu tidak masalah. Jika dia membuat konflik besar maka sanksinya juga akan berat,” katanya.
Bahkan kata Timuddin, tidak menutup kemungkinan kesalahan YB bisa naik ke level lebih tinggi yakni salababa. Tentu dengan sanksi yang juga lebih berat.
Rencananya YB akan dikenakan dua sanksi givu. Pertama karena salah kata (salambivi) karena menyebar isu tidak benar yang membuat konflik.
Sanksi hukumnya atas dua kesalahan itu juga berjenjang. Diputuskan setelah dalam potangara nuada.
“Kalau misalnya cuma ngomong biasa itu masuk samporesi tovau. Kalau dia naik bisa sampai tingkat salababa. Jadi ini levelnya kesalahan Yahdi Basma ini antara salambivi yang bisa naik salababa. Karena membuat satu keresahan di masyarakat Sulteng.
Apalagi yang dilakukan terhadap tomaoge ringata di Sulteng,”jelasnya lagi.
Lebih jauh Timuddin menjelaskan, pola penyelesaian adat ini dibangun berdasarkan tondatalusi. Artinya penyelesaian yang melibatkan tiga unsur. Pertama unsur pemerintahan, TNI,Polri, kedua unsur adat dan ketiga unsur tokoh agama.
Semisal nantinya YB menolak untuk mengikuti proses penerapapan sanksi adat itu, maka Timuddin menegaskan langsung berlaku sanksi atau givu.
“Kalau menolak hadir potangara nuada, itu langsung kena givu,”tegasnya.
Penyelesaian adat tambah dia diatur dalam Peraturan Darerah (Perda) Kota Palu nomor 9 tahun 2016 tentang kelembagaan adat.
“Tujuannya agar konflik yang ada bisa diselesaikan dengan pendekatan adat melalui tondatalusi ini,”demikian Timuddin.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Palu,Rum Parampasi menjelaskan, bisa jadi kesalahan YB naik tingkatan. Apabila kemudian dalam potangara nuada ditemukan kesalahan lain.
“Sanksi adat kedua kalau masih tetap berbuat dia akan dipali atau dikucilkan atau diusir dari Sulteng. Itu hukum adat tertinggi,”pungkasnya.(mdi/palu ekspres)
