PANSUS – Rapat Pansus Ranperda pertanggungjawaban APBD Palu 2018, Kamis 11 Juli 2019. Foto: HAMDI ANWAR/PE
PALU EKSPRES, PALU – Panitia khusus (Pansus) DPRD Palu tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban APBD tahun 2018 bakal mengundang mantan Wali Kota Palu, Rusdi Mastura atau Cudi untuk duduk bersama membahas polemik pembayaran pokok hutang pembangunan jembatan Ponulele atau jembatan IV.
Rencana itu dikemukakan Ketua Pansus Sopyan R Aswin dalam rapat perdana Pansus, Kamis 11 Juli 2019. Sopyan berhemat pembayaran hutang pokok jembatan perlu dicermati ulang. Mengingat permasalahan itu telah bergulir menjadi sebuah isu adanya aliran dana fee ke kalangan anggota DPRD Palu.
“Undang kembali Rusdi Mastura dan pihak terkait.
Kita belajar dari daerah lain, karena seperti ini berdampak hukum,”kata Sopyan.
Menurut dia, Pansus perlu mendengar langsung penjelasan mantan wali kota itu sekaitan dengan penolakan pembayaran Pemkot Palu sewaktu menjabat.
“Apalagi pak Cudi sudah menyinggung dirinya pernah menolak suap terkait pembayaran jembatan itu,”ujarnya.
Pansus jelas Sopyan perlu menjadikan alasan pembayaran itu sebagai catatan penting dalam dalam membahas Ranperda pertanggungjawaban APBD 2018. Bila perlu, Pansus akan meminta perpanjangan waktu pembahasan untuk hal ini.
“Kita fokus soal pembayaran denda itu. Kalau perlu perpanjang pansus.
Agar jangan sampai Pansus salah menentukan langkah. Buat catatan khusus untuk menjadi pijakan Pansus menyikapi pertanggungjawaban APBD ini,”tegas Sopyan.
Dia menyebutkan, Senin 15 Juli pekan depan juga akan ada rapat dengar pendapat (RDP) mengenai permasalahan itu. Karena itu Pansus akan membahas kembali Ranperda setelah RDP tersebut.
“Perpanjangan waktu supaya kita bisa lihat bagaimana hasil RDP,”sebutnya.
Sementara itu, anggota Pansus Armin menyinggung tidak adanya upaya peninjauan kembali atas putusan MK yang dilakukan Pemkot Palu. Dengan alasan dokumen terkait pembangunan jembatan ikut terbakar bersama kantor dinas pekerjaan umum.
“Selentingan selentingan seperti ini juga harus diberi penjelasan,”kata Armin.
Namun Ridwan Basatu, anggota Pansus lainnya berpendapat, bahwa proses pembayaran jembatan sudah melalui berbagai pertimbangan hukum dan konsultasi. Mengenai adanya isu aliran dana fee, Ridwan menyarankan untuk sepenuhnya diserahkan ke aparat penegak hukum.
“Jadi kita tidak perlu membahas diluar konteks. Saya kira sudah jelas alasan dibalik pembayaran itu,”sarannya.
Kabag Hukum Pemkot Palu, Romy dalam tanggapannya kembali mengurai kronologis yang menjadi alasan utama pembayaran hutang pokok jembatan.
Secara singkat Romy menjelaskan, pembayaran jembatan terpaksa dan harus dilakukan paska adanya putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tahun 2007. Oleh PT Global Daya Manungal (GDM), putusan BANI itu lantas dimohonkan ke Pengadilan Negeri (PN) Palu untuk kepentingan ekseskusi.
Permohonan itu kemudian dikabulkan PN Palu. Terhadap putusan eksekusi PN Palu, Pemkot mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Sulteng.
Sayangnya PT Sulteng justru kembali menguatkan putusan eksekusi PN Palu.
Tidak sampai disitu, atas putusan PT Sulteng, Pemkot selanjutnya mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung (MA). Lagi lagi perlawanan ini jelas Romy, kandas, lantaran MA pada tahun 2016 juga kembali menguatkan putusan PN Palu dan PT Sulteng. Dan menolak permohonan kasasi Pemkot Palu.
“Pembayaran jembatan inipun sudah dikonsultasikan ke berbagai pihak. Baik kepada Kementerian Dalam Negeri bahkan berkonsultasi ke KPK,”demikian Romy. (mdi/palu ekspres)
