SERAHKAN SPPT- Sekkot Palu, Asri menyerahkan SPPT tahun 2017 kepada perwakilan Lurah, Senin 7 Februari 2017 di kantor Walikota Palu.
Terbesar PBB dari Palu Timur
PALU,PE – Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2016 Kota Palu tembus angka Rp13,3miliar. Realisasi ini melampaui targetnya yakni Rp13,2 miliar atau terealisasi 100,87 persen. Berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), jumlah wajib PBB Kota Palu tercatat sebanyak 124.359 SPPT. ?
Dari 8 kecamatan se Kota Palu, Kecamatan Palu Timur tercatat paling besar penyumbang PBB. Meski dengan jumlah SPPT hanya sebanyak 8.415, namun realisasi PBB di kecamatan ini mencapai Rp3,278 miliar lebih, melampaui targetnya Rp3.021 miliar lebih.
Kemudian Kecamatan Mantikulore terealisasi Rp2,878 miliar lebih dari jumlah SPPT 30.887. Kecamatan Palu Selatan terealisasi Rp2,834 miliar lebih dari SPPT 28.147. Palu Barat terealisasi Rp2.012 miliar lebih dari 12.414 SPPT. Kecamatan Tatanga Terealisasi Rp898.914 juta lebih dari 15.802 jumlah SPPT.
Selanjutnya Kecamatan Tawaeli yang terealisasi sebesar. 639.136juta lebih dari 9.081 SPPT. Kecamatan Palu Utara terealisasi Rp621.515juta lebih dari 8.449 jumlah SPPT. Dan Kecamatan Ulujadi terealisasi Rp588.355 juta lebih dari 11.164 jumlah SPPT.
Terkait dengan realisasi PBB di Kecamatan Palu Timur yang lebih besar dari kecamatan lain meski jumlah SPPT lebih sedikit, Sekretaris Kota (Sekkot) Palu, Asri menjelaskan itu lantaran nilai jual objek pajak (NJOP) di sana lebih tinggi dari NJOP kecamatan lainnya.
“Perhitungan nilai pengenaan PBB itukan didasari NJOP. Makin tinggi NJOP, makin tinggi pula nilai PBBnya,”jelas Asri, usai penyerahan SPPT kepada camat dan lurah se Kota Palu tahun 2017, Senin 7 Februari kemarin di ruang Bantaya Kantor Walikota Palu.
Dengan capaian realisasi 2016 tersebut,maka tahun ini kata Asri, Pemkot akan mengkerek target penerimaan PBB tahun 2017 sebesar Rp13,5miliar. Untuk itu dia meminta kepada seluruh pejabat camat lurah lebih aktif lagi melakukan upaya-upaya terkait ajakan membayar pajak kepada masyarakat.
“SPPT sudah diserahkan dan itu harus segera diumumkan melalui masjid-masjid agar pembayarannya bisa tepat waktu,”ujarnya.
Dia menjelaskan, PBB masih merupakan sumber pajak pemasukan paling dominan bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palu. PAD dari PBB itu bisa langsung digunakan untuk membiayai program-program pembangunan.
“Berbeda dengan pajak penerangan jalan umum. Meski jumlahnya lebih besar dari PBB, namun kita selalu menombok untuk pembayaran tagihan listriknya ke PLN,”terangnya.
Sekkotpun berharap, agar dalam proses pembayaran PBB tahun ini, sedapat mungkin pejabat camat dan lurah meminimalisir praktek percaloan. Pasalnya praktek percaloan itu bisa menambah beban biaya bagi wajib pajak.
“Untuk itu pejabat camat dan lurah harus setiap hari masuk kantor. Agar pelayanan langsung wajib pajak bisa terlayani dengan cepat,”tekannya.
Diapun mengimbau kepada wajib pajak untuk senantiasa membayar pajak tepat waktu. Itu agar wajib pajak juga terhindar dari denda administrasi yang bisa menambah pengeluaran.
“Batas waktu pembayaran PBB berakhir 31 Juli tahun berjalan. Kalau tidak, maka wajib pajak akan kena denda sesuai ketentuan yang berlaku,”pungkasnya.
Penyerahan SPPT tahun 2017 dirangkai sekaligus penyerahan penghargaan kepada empat wajib pajak PBB terbesar di Kota Palu. Empat wajib pajak itu antara lain PT Citra Nuansa Elok (CNE) pengelolah Mall Tatura Palu, Palu Grand Mall, PT Pelindo dan PT Haji Kalla. Melalui kesempatan itu pula perwakilan PT CNE juga langsung melunasi PBB tahun 2017 sebesar Rp231juta.(mdi)
