PALU EKSPRES, PALU – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menyerahkan sedikitnya 30 alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXV tahun 2019 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Serah terima alumni digelar Kamis 21 Agustus 2019 di uang Polibu Kantor Gubernur Sulteng.
Kepala Bagian Perundang-undangan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Sukarni, berharap Pemprov Sulteng dapat memberdayakan para kader terbaik pemerintahan tersebut.
Kata Sukarni, sebagaimana petunjuk Permendagri No. 34 Tahun 2019, penyerapan kerja alumni IPDN dibagi ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.
Penempatannya 15 persen untuk tingkat pemerintah pusat dan 85 persen lainnya disebar ke 34 provinsi di Indonesia.
Adapun jumlah alumni IPDN yang ditempatkan ke Sulteng yakni sebanyak 30 orang. Masing-masing 1 orang asal Kalimantan Barat, 5 Kalimantan Timur, 5 Gorontalo, 4 Sulawesi Tenggara, 2 Sulawesi Barat, dan 13 alumni berasal dari Sulawesi Selatan.
Menurut Sukarni, penggajian PNS IPDN ini akan ditanggung APBN sampai akhir tahun 2019. Namun selanjutnya terhitung 1 Januari 2020 sudah akan menjadi tanggung jawab APBD. Dengan aturan mengikat, bahwa para alumni tidak dapat mengajukan mutasi ke wilayah lain bila masa kerja belum genap 2 tahun.
Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Provinsi Sulteng, Derry B. Djanggola, yang hadir dalam penyerahan itu, mendorong para yuniornya menunjukkan dedikasi dan kedisiplinan sebagai bukti mental pamong yang siap mengabdi dimana saja dibutuhkan.
Ia juga mengajak supaya tidak risau selama penempatan baik di pemda provinsi maupun kabupaten/kota.
“Adik-adik ngga usah takut di sini karena ada saudara-saudaramu,” jaminnya. “Anggap ini rumah sendiri,”kata Derry.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi, Hidayat Lamakarate, menyebut, seluruh alumni harus betah di manapun tempatnya.
Hidayat mengajak para alumni ikhlas menerima SK penempatan. Karena bila sehari saja sudah tidak nyaman maka praktis akan jadi beban yang berdampak bagi psikologi dan menyumbat kelancaran kerja-kera.
“Percaya di tiap tempat adalah tempat terbaik dan jangan pernah menghakimi tempat itu tidak baik sebelum tiba di sana,”kata Hidayat.
Sesuai SK Kemendagri, Pemprov Sulteng dan Pemkot Palu masing-masing menerima 3 alumni dan sisanya terdistribusi merata ke 12 pemkab, masing-masing 2 alumni. (mdi/palu ekspres)
