Basir Cyio. Foto: IMAM/PE
PALU EKSPRES, PALU – Wacana soal penempatan Rektor dari luar negeri pada Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia oleh Kemenristekdikti, ditanggapi dingin Ketua Senat Universitas Tadulako (Untad), Muh. Basir Cyio. Menurutnya, pihak-pihak terkait tidak perlu terlalu reaktif, karena hal itu masih sebatas wacana belum ada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.
Menurut Prof. Basir, penempatan Rektor yang berasal dari luar negeri di kampus Indonesia merupakan bagian dari globalisasi. Hanya saja, secara kultur masih sulit diterima oleh masyarakat Indonesia.
“Sebenarnya kalau soal globalisasi kita tidak bisa menghindarkan diri, yang sulit itu soal kultur. Kita ini umumnya berlaku kalau sudah ada isu ada orang lain, itu kita langsung menggeliat, selalu kalau ada wacana baru langsung kita bereaksi,” ujar Prof. Basir, di Untad, Selasa 6 Agustus 2019.
Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi seharusnya bersifat terbuka terhadap proses globalisasi di segala bidang. Jangan sampai, lanjutnya, perguruan tinggi bercita-cita untuk menjadi universitas yang berkelas internasional, namun justru menggeliat menolak ketika dimasukkan unsur-unsur yang mengglobal. Penempatan Rektor yang berasal dari luar negeri menurutnya juga akan memberikan dampak positif bagi pengembangan perguruan tinggi bersangkutan.
“Pasti ada (dampak positifnya-red), minimal sekali dari segi akademik. Jangan sampai kita misalnya hanya sebatas simbol simbol pernyataan ingin menjadi universitas kelas dunia, tapi tapi begitu dimasukkan unsur-unsur yang bisa mengglobalissi itu justru diberikan reaksi yang luar biasa,” ujarnya lagi.
Prof. Basir yang juga pernah menjabat sebagai Rektor Untad dua periode menyarankan kepada seluruh pihak terkait, untuk menunggu bagaimana perkembangan wacana tersebut, apakah akan dibuatkan regulasinya oleh pemerintah atau justru tidak jadi diwujudkan. Karena ia yakin pemerintah tidak akan langsung menempatkan seseorang menjadi Rektor, apalagi dari luar negeri, lalu mengabaikan regulasi atau kultur akademik yang telah berlaku lama di perguruan tinggi.
“Misalnya ada orang yang bersedia dari Jerman, masa tiba-tiba langsung ditempatkan di UI. Jelas memberontak orang-orang di UI, Senat, Wali Amanat dan mungkin juga dosen, karena perguruan tinggi sudah memiliki kultur akademik yang telah berkembang sejak lama.
Jangan sampai kita bereaksi padahal baru isu, kita tunggu dulu regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Ini kan hal globalisasi, kenapa kita terlalu responsif? Kalau memang misalnya regulasinya sudah memungkinkan untuk itu, bisa saja kulturalnya mengikuti,” pungkasnya. (abr/palu ekspres)
