PALU EKSPRES, PALU- 37 calon legislatif (Caleg) terpilih dari Partai Demokrat tingkat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan DPRD kabupaten digembleng atau diberi pembekalan agar mengetahui fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat untuk periode 2019-2024.
Ke 37 Caleg terpilih masing-masing empat untuk tingkat DPRD Sulteng dan 33 dari kabupaten kota se Sulteng. Pembekalan rencananya digelar Rabu 21 Agustus 2019 di Vila Sutan Raja, Jalan Hangtuah Kecamatan Mantikulore Palu.
Ketua panitia pelaksana pembekalan Moh Nur Dg Rahmatu, mengatakan, pembekalan caleg terpilih dari Partai Demokrat, bertujuan menciptakan anggota legislatif yang berkualitas. Serta memberi pemahaman untuk mengetahui fungsi dan tugasnya saat duduk di kursi DPRD baik itu di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
“Pembekalan ini sangat penting bagi caleg terpilih agar mereka tahu fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat,” ujar Ketua Fraksi DPRD Provinsi Sulteng ini kepada wartawan, Senin 19 Agustus 2019.
Pemateri dalam kegiatan itu kata Nur antara lain Ketua DPD Partai Demokrat H Anwar Hafid, fungsionaris DPP Partai Demokrat yakni Wakil Ketua KPP Nurseto Budi Santoso dan Wakil Direktur Eksekutif ( DE) Irawan Satrio Laksono.
Dia menambahkan, caleg terpilih dari Partai Demokrat diingatkan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing saat mencalonkan diri.
” Tidak bisa hanya sebagai simbol ketika duduk sebagai wakil rakyat, namun harus ada action dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Menurutnya, sudah seharusnya anggota DPRD terpilih memperjuangkan aspirasi masyarakat seperti yang dijanjikan saat kampanye.
Selain itu, pada pembekalan kali ini, caleg terpilih juga di ‘warning’ agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti korupsi dan pelanggaran hukum lainnya. Termasuk Anleg terpilih pun harus tunduk dan patuh pada keputusan partai.
“Sudah jelas. Jangan ada anggota dewan dari Partai Demokrat yang bermain di wilayah abu-abu, apalagi mbalelo dan tidak taat pada aturan partai. JIka terbukti korupsi dan tidak taat pada keputusan partai, sanksinya tegas, yaitu dipecat. Makanya, dalam proses pembekalan kali ini, ada agenda penandatanganan surat pernyataan dan pakta integritas dari seluruh anggota dewan terpilih,” pungkasnya.(***/MDI/palu ekspres)
