PALU ERKSPRES, PALU– Dokumen revisi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kota Palu terus didiskusikan. Tahapannya kini melangkah ke konsultasi publik. Penyusunan dokumen revisi RTRW ini turut dibantu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia.
Konsultasi publik pertama revisi RTRW diselenggarakan di Hotel Best Western Palu, Kamis 29 Agustus 2019. Seluruh stake holder berkompeten hadir dalam kegiatan itu untuk memberi masukan.
Direktur Pembinaan pada Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN RI, Yosi Indrawati menjelaskan pihaknya memang sengaja ditugasi membantu penyusunan revisi dokumen RTRW Kota Palu.
Karena mengingat kata dia keberadaan Kota Palu merupakan salah satu objek strategi pembangunan nasional.
Sebagai ibu kota provinsi, Palu juga dianggap penting sebagai pusat kegiatan nasional.
“Selain juga sebagai simpul utama pintu masuk kegiatan ekspor dan impor. Posisi ini penting bagi strategi pembangunan nasional,”kata Yosi dalam arahannya.
Percepatan Revisi RTRW menurutnya mendesak untuk segera diterbitkan.
Terlebih dengan kejadian bencana pada 28 September 2018 silam.
Sebelum konsultasi publik, proses penyusunan dokumen revisi RTRW Palu jelas Yosi sudah melalui dua kali focus group diacussion (FGD). Setelah itu pihaknya juga melakukan kajian dan analisa data.
“Hasil kajian dan analisis data inilah yang kemudian kami tawaran ke publik. Kami menjaring aspirasi dari rumusan yang sebelumnya telah kami susun bersama,”jelas Yosi.
Yosi menargetkan proses penyusunan dokumen revisi RTRW Palu ini rampung pada bulan November 2019 mendatang.
Setelah konsultasi publik ini, menurut dia masih akan digelar sekali konsultasi. Untuk memfinalisasi seluruh konsep yang ada sebelumnya.
“Akhir November kami target sudah hasilkan revisi. Saat ini masih berupa konsep awal.
Masih ada sekali lagi Konsultasi final. Lalu menjadi draf RTRW,”tandasnya.
Sementara itu pelaksana harian (Plh) Sekretaris Kota (Sekkot) Palu, Imran M Lataha, konsultasi diupayakan dapat melibatkan semua pihak terkait. Untuk mengidentifikasi muatan, kebijakan dan rencana tujuan program dalam dokuem revisi RTRW tahun 2010-2030 tersebut.
Dengan begitu segala kemungkinan yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan dan pembangunan akibat bencana bisa diantisipasi sedini mungkin.
“Dari awal ini perlu dimitigasi sehingga tidak menimbulkan bencana ikutan dimasa mendatang,”kata Imran mewakili Wali Kota Palu.
Berbagai rencana arahan ruang yang potensinya berdampak negatif bagi lingkungan, harus ditapis sejak awal.
Karena pengalaman menunjukkan bahwa penanggulangan dan pengendalian dampak negatif terhadap lingkungan.
Serta pergeseran fungsi ruang dan isu pembangunan berkelanjutan terasa tidak cukup efekif jika dilakukan justru ketika telah memasuki masa pelaksanaan dan operasionalnya.
Konsultasi publik kiranya memperoleh gambaran konsep pembangunan berkelanjutan dan pola peruntukan ruang. Yang didalamnya juga memuat kondisi kecendrungan lingkungan yang diinginkan. Untuk kemudian menyarankannya ke dalam struktur dan pola ruang.
“Selanjutnya berproses menjadi kebijakan rencana atau program yang sensitif terhadap isu kebencanaan,”jelas Imran.
Artinya sedari awal, upaya perbaikan konten atau pengurangan dampak yang terjadi akibat rencana kebijakan dan pengelolaan lingkungan. Khususnya yang terkait dengan penyusunan perubahan rencana pola dan struktur ruang di Kota Palu sudah bisa termitigas secara baik.
Imran menegaskan, pascabencana 28 September 2018 Pemkot Palu telah bersungguh sungguh berupaya agar setiap pelaksanaan pembangunan harus bernuansa mitgasi kebencanaan.
“Ini sejalan dengan keinginan semua pihak bukan hanya pemerintah semata. Namun dunia usaha dan masyarakat itu sendiri,”ujarnya.
Tantangan besar kota berkembang yang memiliki berbagai kawasan strategis cepat tumbuh, proses perencanaannya harus mengintegrasikan semua aspek. Baik secara ekonomi, sosial budaya, lingkungan maupun pertahanan dan keamanan yang semuanya penting untuk diantisipasi
“Penting diantisipasi serta ditindaklanjuti sehingga tercapai dan terakomodasi semua kepentingan dalam prinsip keberlanjutan dan tangguh terhadap mitigasi kebencanaan,”paparnya.
Konsultasi menurutnya dilakukan agar isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam dokumen revisi RTRW. Dengan begitu skenario perencanaan ruang yang lebih berkelanjutan, bermitigasi dan beradaptasi baik dengan ancaman bencana alam dan bencana sosial dapat terwujud. Termasuk mengintegrasikan percepatan pencapaian tujuan semesta pembangunan SDGS.
Saat ini kata Imran, dokumen penyusunan KLHS sedang berproses. Diharapkan KLHS itu bisa saling melengkapi untuk mengidentifikasi atau menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan rencana dan atau program (KPR) agar dampak dan resiko lingkungan yang tidak diharap dapat diminimalkan.
Karena itu kami berharap konsultasi publik dapat menggali, mengidentifikasi dan merumuskan isu pembangunan berkelanjutan. Paling prioritas dan materi muatan rencana yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan ini sangat penting dilakukan bersama.
“Saya imbau semua pihak serius dalam kegiatan ini agar hasilnya optimal,”
Setelah bencana Pemkot lanjut Imran terus mendorong penguatan peningkatan kualitas seluruh dokumen perencanaan .
Baik yang bersifat spasial, keruangan, maupun non spasial dengan maksud untuk mengantisipasi kebencanaan dapat dilakukan sedari awal.
Karenanya saya berharap semua dapat bersinergi dan terpadu dalam penyusunan dokumen melalui forum ini. Terlebih banyak peserta yang berkompeten sehingga terjadi transfer of knowledge bagi aparatur pemerintah.
“Agar apa yang dihasilkan forum ini dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan penerimaan sosiologis oleh masyarakat,”demikian Imran.(mdi/palu ekspres)
