PALU EKSPRES, PALU– Provinsi Sulawesi Tengah masih menjadi salah satu daerah penyumbang pernikahan anak tertinggi di Indonesia. Padahal usia kawin pertama (UKP) rata-rata di Sulteng per SDKI 2017 sudah bergerak naik menjadi 20,1 tahun daripada SDKI 2012 yaitu 19,78 tahun.
Meski begitu, peningkatan usia pernikahan dini di Sulteng menjadi sebuah pertanda remaja sudah mulai bergerak maju ke arah positif. Apabila terus diupayakan, maka bukan tidak mungkin pernikahan dini bisa dihaluskan.
Demikian Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi Pemerintah Pemprov Sulteng, Muliono saat membuka focus group discussion (FGF) pencegahan pernikahan dini pascabencana di Palu, Sigi dan Donggala, Jumat 6 September 2019 di Kantor BKKBN Sulteng.
“Ini merupakan pertanda remaja (Sulteng) sudah bergerak maju ke arah positif dan mungkin suatu saat remaja akan mengucapkan selamat tinggal nikah anak dan selamat datang cita-cita,” kata Mulino.
Muliono menyebut bencana yang terjadi di Palu, Sigi dan Donggala menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi. Bencana juga ikut melahirkan masalah-masalah baru termasuk pernikahan dini, pelecehan anak dan perempuan di kalangan penyintas baik yang mendiami huntara maupun shelter.
“Pernikahan dini merusak generasi bangsa, jangan sampai membawa kita kena bencana lainnya yaitu bencana demografi,” ujarnya.
Untuk itu Muliono dalam kesempatan ini berharao FGF dapat menjaring alternatif solusi mencegah pernikahan dini dan penanganannya pada pasangan belia yang sudah terlanjur menikah.
Sementara itu, Direktur Ketahanan Remaja BKKBN Pusat, Eka Sulistia Ediningsih menyatakan kehadiran Pusat Informasi Konsultasi Remaja (PIKR) harus lebih dimaksimalkan untuk mengatasi masalah pernikahan dini termasuk yang marak terjadi pascabencana.
Sebelumnya, Ketua Merial Institut drg. Muh. Arif Rasyid selaku narasumber mengatakan hasil FGD akan jadi input yang disampaikan ke pokja kepemudaan di tingkat nasional.
Terlepas dari kasus pernikahan dini, Ia juga menambahkan bahwa Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Sulteng dalam beberapa tahun terakhir terus menurun bahkan di 2018, Sulteng menempati rangking 4 dari bawah sehingga jadi konsennya untuk diperbaiki.
“Kalau ini naik, ini akan meningkatkan rerata IPP Indonesia,” singkatnya.
Turut menghadiri FGD, pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana BKKBN Sulteng Tenny C. Soriton, Kadis Sosial Sulteng. H. Ridwan Mumu, kepala kantor agama Kota Palu, perwakilan UNFPA, PKBI, LIBU, duta Genre dan para penyuluh BKBBN. (*/mdi/palu ekspres)
