PALU EKSPRES -Aksi kekerasan yang dilakukan sejumlah oknum Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Palu terhadap sejumlah anak komunitas ‘punk’ memicu reaksi Aliansi Perjuangan Rakyat Sulawesi Tengah (APRST).
Kemarin, Senin 16 September 2019, APRST bersama puluhan anak komunitas punk berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Palu. Mereka mendesak DPRD Palu agar mendorong pencopotan pelaksana tugas (Plt) Kasatpol PP Palu, Trisno dari jabatannya.
Massa menilai, dibawah kepemimpinan Trisno, tindakan Satpol PP melampaui batas. Cendrung bersikap kasar saat melakukan penertiban dan kerap melontarkan ancaman bagi pedagang kreatif lapangan dan anak anak komunitas punk.
Zul, koordinator aksi menyatakan, mislanya komunitas punk melakukan pelanggaran hukum, maka Satpol PP tidak boleh semena mena melakukan tindakan. Sebab ada aparat kepolisian yang lebih berhak.
“Polisi saja tidak langsung main hakim sendiri. Ketika seseorang melakukan pidana,”katanya.
Zul menjelaskan, penganiyaan oknum Satpol PP Palu terjadi pada rentan waktu 31 Agustus hingga 2 September 2019 silam. Saat itu, Satpol PP Palu sedang melakukan kegiatan penertiban pedagang di seputaran kantor Wali Kota Palu.
“Penganiyaan ini sudah kami laporkan ke Polres Palu. Tapi kami meminta DPRD Palu untuk memproses lebih jauh. Bila perlu mencopot Trisno dari jabatan,”katanya.
Selain itu massa aksi juga meminta Wali Kota Palu bertanggungjawab dan mengganti rugi kerusakan material tempat usaha komunitas punk yang dilakukan oknum Satpol PP Palu. Meminta Ketua DPRD Palu memberi sarana dan prasarana bagi komunitas punk untuk berkarya, memberi jaminan bagi kaum marjinal atas intimidasi yang kerap dilakukan oknum Polpp. Serta mendesak agar penganiayaan tersebut.
Ketua Sementara DPRD Palu, Iksan Kalbi, saat menerima pengunjuk rasa berjanji akan mengawal kasus penganiyaan tersebut. Menurut dia, pihaknya akan segera mengandekan pemanggilan Kasatpol PP untuk hadir dalam rapat dengar pendapat.
“Kami akan kawal, tapi saat ini kami harus mengurus dulubsegala hal terkait proses penetapan pimpinan definitif,”katanya
Jika hal itu rampung, maka agenda tersebut akan menjadi prioritas. Namun demikian, pihaknya jelas Iksan juga akan meminta klarifikasi mengenai penganiayaan tersebut
“Jadi kita harus mendengar kedua belah pihak. Karena itu pemanggilan tidak boleh dilakukan sembarang. Kami harus komunikasi dulu dengan wali kota,”pungkasnya.(mdi/palu ekspres)
