PALU EKSPRES, PALU – Masalah terkait data penerima jaminan hidup (jadup) bagi penyintas bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu belum usai. Yang terbaru, sejumlah warga Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga mendatangi Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palu, untuk memprotes data penerima jadup penyintas bencana.
Warga mempertanyakan jumlah penerima jadup dari Kelurahan Palupi yang tercatat di Dinsos Kota Palu hanya sejumlah 21 Kepala Keluarga (KK). Sedangkan menurut warga setidaknya ada sebanyak 1.250 KK yang terdampak bencana kategori mengalami rumah rusak ringan, rusak sedang hingga rusak berat. Kondisi terparah disebut dialami warga di kompleks Perumahan Palupi Puskud.
“Data valid itu ada 1.250 KK berdasarkan kategori rumah rusak ringan dan sedang, untuk penerimaan jadup data yang diprotes oleh warga hanya 21 KK yang terdata di Dinas Sosial, yang tidak valid itu masih ada 11 KK, yang keberatan warga yang tidak masuk datanya padahal juga merupakan korban,” kata Sekretaris Jenderal Pasigala Center, Khadafi Badjerey, yang mendampingi langsung warga.
Dalam menyampaikan aspirasinya, warga diterima langsung Plt. Kepala Dinsos Kota Palu, Muh. Nur Sidik. Nur Sidik lalu mengundang beberapa perwakilan warga untuk berdialog bersama di ruang kerjanya. Nur Sidik menjelaskan, data yang dipegang oleh Dinsos merupakan hasil pendataan dari Bappeda yang prosesnya dilakukan pada kurun Oktober-Desember 2018 lalu. Data tersebut telah dilakukan proses peng-input-an serta verifikasi dan validasi.
“Kami di Dinsos menerima hasil data dari Bappeda. Jadi kami bekerja dengan data faktual yang sudah diterima, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi kembali. Atas data itu nama KK dengan anggota keluarga kita munculkan dibantu oleh Dukcapil,” jelas Nur Sidik.
Dalam pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa Dinsos Kota Palu akan menunggu pengajuan data penerima jadup terbaru dari pihak Kelurahan Palupi. Nur Sidik mengaku akan membantu warga untuk memperjuangkan hal tersebut, berdasarkan peran yang dapat diambil oleh Dinsos.
“Terkait yang belum masuk data itu saya kembalikan ke Kelurahan. Kemudian nanti kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah Kota seperti apa tindak lanjutnya. Tapi saya sudah sampaikan, ayo kita perjuangkan sama-sama, apalagi akan dibantu oleh Pasigala Center akan membantu mendorong sampai ke tingkat pusat yakni Kemensos. Kepastian bukan ada di posisi kami,” pungkas Nur Sidik. (abr/palu ekspres)
