PALU EKSPRES, PALU– Penyusunan dokumen revisi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kota Palu ditarget rampung akhir tahun 2019. Saat ini dokumen tengah digodok melalui diskusi publik.
Rabu 16 Oktober 2019 diskusi publik kembali digelar untuk tahap 2 disalahsatu hotel di Kota Palu.
Asisten II Pemkot Palu, Singgih B Prasetyo mengatakan evaluasi RTRW sebenarnya sudah dimulai 2014. Mengingat ada hal-hal terkait ketataruangan yang dianggap masih menyimpang.
Kebetulan pada 2018 terkadi bencana, maka RTRW tersebut harus dievaluasi secara paripurna. Dan memasukkan unsur mitigasi bencana dalam pola dan struktur RTRW.
“Kita harus masukkan aspek mitigasi bencana dalam pola dan struktur ketataruangan,”kata Singgih.
Mitigasi menurut dia tidak boleh hanya datang dari aspek kesadaran masyatakat. Akan tetapi perlu penyusunan dokumen dalam bentuk regulasi. Sehingga dimasa mendatang masyarakat tidak lupa bahwa di Kota Palu pernah terjadi bencana. Yang diatur mulai saat ini.
“Karena ingatan kita terhadap bencana kadang cepat hilang kalau tidak dikawal dalam regulasi. Dan ini sudah pernah terjadi. Makanya revisi ini penting untuk hal itu,”katanya.
Singgih mencontohkan, pola mitigasi dalam pemukiman dengan tingkat kepadatan sedang dan rendah. Yang perlu adanya penanda jalur evakuasi serta ruang terbuka. Dengan begitu ketika terjadi bencana, masyarakat sudah mengetahui akses jalur evakuasinya.
“Demikian ruang terbuka. Pola seperti ini harusnya diakomodir diusulkan masyarakat dalam penyusunan revisi,”ujarnya.
Kemudian peruntukan kawasan zona merah. Singgih menyebut, dalam diskusi publik masyarakat boleh memberi masukan terhadap peruntukannya. Sebab notabene lahan dalam zona masih menjadi milik sah masyatakat itu sendiri.
“Seperti lahan likuefaksi. Kira-kira cocok untuk apa selain pemukiman. Masyarakat bisa memberi masukan,”sebutnya.
Apalagi sejauh ini masih ada hak keperdataan masyarakat diatas lahan itu. sedalam penyusunan peruntukan, masyarakat masih bisa punya akses.
“Atau semislanya pemerintah tidak bisa melakukan ganti rugi,”jelasnya.
Karenanya dalam diskusi publik, diupayakan semua pihak bisa terlibat dan berproses memberi masukan. Menguatkan perkembangan yang terjadi di Kota Palu khusunya pascabencana. Kajian mendalam dan pemikiran konstruktif sangat diperlukan dalam penyusunan revisi dokumen RTRW.
“Sampai kemudian akan terus berlanjut prosesnya di DPRD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda). Dan akhirnya akan kembali lagi ke kita semua sebagai warga Kota Palu untuk patuh dalam pelaksanaannya,”kata Singgih.
Sementara itu, Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, Rizal mengatakan, penyusunan revisi dokumen RTRW adalah bantuan dari Kementerian ATR/BPN yang sekaligus merevisi dokumen rencana detail tata ruang (RDTR).
Kontrak harus selesai tahun ini. Time line diharap Desember rampung. Namun prosesnya panjang. Harus ada rekomendasi gubernur, persetujuan Menteri ATR BPN selanjutnya ke DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda.
“Kita sudah harus masukkan. Ini akan kita sinergikan dengan DPRD. Tahun ini masukkan dalam program legislasi daerah (Prolegda),”sebutnya.
Hal ini sudah diinformasikan ke DPRD bahwa prosesnya harus dilakukan segera. Meski memang biasanya penyusunan revisi dilakukan hingga dua tahun lamanya. Karena faktor keadaan, ditambah penyusunan revisi merupakan bantuan, maka prosesnya harus disegerakan.
“Tim penyusun saja sudah habiskan waktu sekitar enam bulan untuk mempercepat revisi dokumen RTRW ini,”demikian Rizal. (mdi/palu ekspres)
