PALU EKSPRES,PALU– Pemerintah kota (Pemkot) Palu akan mewajibkan sejumlah syarat teknis dalam proses pendirian bangunan. Persyaratan itu akan ditegaskan dalam dokumen revisi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) maupun rencana detail tata ruang (RDTR) yang kini tengah berproses.
Satu diantaranya syarat teknis bangunan itu adalah kewajiban untuk menyertakan dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI) 1726 dalam setiap
Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, M Rizal menjelaskan, proses penyusunan revisi dokumen RTRW Kota Palu tahun 2010-2030 mengarah pada peta zona rawan bencana (ZRB) yang ditetapkan bersama lintas Kementerian.
Menurutnya dalam arahan ZRB, setiap proses pendirian bangunan harus mengedepankan kajian geologi kalayakan tanah tempat berdirinya bangunan.
Bagi bangunan dalam klasifikasi bangunan tidak sederhana jelas Rizal akan disyaratkan peta geologi kelayakan tanah. Adapun klasifikasi rumah atau bangunan tidak sederhana adalah seluruh bangunan yang telah berlantai duam
“Ini sudah jadi persyaratan. Dan itu harus disertakan dalam dokumen izin mendirikan bangunan (IMB),”jelas Rizal.
Dalam arahan Peta ZRB terangnya, kewajiban kajian geologi itu dituangkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 1726. Standar ini mengatur tata cara perhitungan bangunan yang tahan terhadap gempa.
“Ini akan jadi pedoman Pemkot dalam memberi IMB. Jadi harus dilakukan sesuai SNI tersebut,”kata Rizal.
Selain itu, dinas penataan ruang dan pertanahan nantinya akan membagi peruntukan lahan -lahan dalam setiap zona. Yakni zona diizinkan, terbatas, bersyarat dan dilarang.
Terbatas dibolehkan membangun hanya untuk kategori bangunan tertentu. Misalnya dalam satu kawasan hanya bisa dibangun untuk bangunan tinggi.
Kemudian zona bersyarat yang boleh membangun dengan syarat pondasi yang ditentukan. Selanjutnya zona dizinkan dan dilarang yang juga dengan kriteria syarat teknis tertentu.
Untuk zona-zona tersebut, nantinya juga akan diatur lebih detail dalam RDTR. Yang menunjukkan bahwa suatu kawasan rawan likuefaksi, tsunami dan gempa.
Demikian halnya zona patahan. Sejauh ini masyarakat umumnya mengetahui hanya sesar Palu koro. Padahal kata dia banyak patahan minor. Seperti di Jalan Soekarno Hatta. Patahan minor ini menurutnya perlu diketahui karenanya zona patahan itu dimasukkan dalam RDTR.
“Jadi dalam RDTR akan disebutkan ada patahan mayor dan patahan minor yang patut diwaspadai,”
Patahan ini lanjutnya memang belum terverifikasi seluruhnya. Namun secara umum bisa dilihat kasat mata.
“Belum diverifikasi secara teknis dalam arahan ZRB. Akan tetapi masih sebatas informasi yang akan dituangkan dalam RDTR,”pungkasnya.(mdi/palu ekspres)
