PALU EKSPRES, PALU – Anggota Komisi B DPRD Palu, Muslimun, berpendapat perlu adanya singkronisasi program perbaikan maupun pembangunan drainase antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu.
Ketiadaan singkronisasi kata dia menjadi salah satu kendala dalam upaya perbaikan fungsi drainase. Pasalnya Pemerintah Kota Palu tidak berwenang terhadap seluruh ruas jalan dan drainase dalam kota. Hal ini kerap menggangu upaya perbaikan drainase.
“Contohnya Jalan Emi Saelan. Ketika ada fungsi drainase yang terganggu di jalan ini, maka Pemkot Palu tidak bisa melakukan perbaikan. Karena itu bukan kewenangannya,”kata Muslimun dalam kegiatan libu ntode dengan tema sengkarut drainase Kota Palu dan solusinya, Jumat 15 November 2019 di warkop Anshor Palu.
Menurut Muslimun, hal tersebut juga bisa menyebabkan pembangunan drainase tidak merata. Perbaikan drainase pun nantinya dikawatirkan bisa terjadi sepotong-sepotong karena program yang dijalankan tidak sejalan.
Beberapa ruas jalan ujar dia yang sering menjadi langganan banjir karena fungsi drainase terganggu diantaranya Jalan Diponegoro dan Jalan Emi Saelan Palu. Dua ruas jalan ini adalah jalan provinsi. Sehingga ketika drainase terganggu dan menyebabkan genangan air, Pemkot tidak bisa mengambil tindakan.
“Jadi singkronisasi ini perlu dirancang bersama dalam master plant drainase kita. Secara komprehensif dari hulu dan hilir,”sebutnya.
Kendala lain yang menyebabkan gagal fungsi drainase adalah perencanaan. Menurut Muslimun, beberapa ruas jalan dan dainase terlihat dirancang serampangan. Misalnya badan jalan yang lebih rendah dari drainase. Semestinya kata dia, elevasi jalan harus lebih tinggi untuk mengalirkan air ke tempat rendah.
“Kadang kontruksinya keliru. Drainase yang terbangun lebih diatas dari jalan,”ujarnya.
Kedepan kata dia, dinas terkait harus lebih ketat mengawasi setiap pembangunan drainase. Hal inipun ia nilai menjadi penyebab konstruksi dibangun secara asal-asalan. Pemkot Palu pun perlu ketat dalam menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB).
Karena dibeberapa ruas jalan, fungsi drainase terganggu karena masyarakat telah menutupinya dengan beton untuk keperluan pribadi. Ini menyebabkan, Pemkot kesulitan ketika hendak membersihkan sampah yang menumpuk dalam drainase.
“Keseriusan terbitkan IMB. Jangan hanya dilandaskan pada semangat pajak. Pemberian IMB harus betul betul diawasi. Terlebih kini harus disesuaikan dengan kerawanan gempa,”katanya.
Yang paling penting kata dia adalah partisipasi dan kesadaran masyarakat. Perawatan drainase harus melibatkan masyarakat. Drainase memang proyek pemerintah. Akan tetapi dimanfaatkan bersama masyarakat.
Sememtara jika berbicara soal perbaikan drainase, maka tambah Muslimun hal itu tidak boleh hanya dilakukan Pemkot Palu. Program dan perencanaan termasuk anggaran harus dikeroyok bersama. Mulai dari kota hingga pemerintah pusat. Pendekatannya pun perlu pendekatan politik.
“Perlu dorong juga wakil ditingkat pusat untuk sambungkan program dari kota dan provinsi. Karena anggaran kota dan provinsi terbatas. Butuh intervensi anggaran dengan lobi wakil di pusat. Khususnya komisi terkait infrastruktur,”pungkasya.(mdi/palu ekspres)
