PALU EKSPRES, PE- Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dipastikan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2020 mendatang.
Kepastian tentang perekrutan ini terungkap dalam rapat panitia khusus (Pansus) Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Palu tahun 2020, Selasa 19 November 2019 di DPRD Palu
Salah satu Anggota Pansus, H. Nanang mengkonfirmasi langsung tentang rencana perekrutan itu. Menurutnya isu yang kini berkembang luas di masyarakat adalah informasi tentang tidak adanya rekrutmen tahun 2020.
“Tapi dalam struktur APBD 2020, anggaran penerimaan P3K ini ternyata ada,” kata H. Nanang.
Untuk hal ini, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Palu, Irmawati Alkaf membenarkan. Menurutnya anggaran rekrutmen P3K ini akan dikucurkan melalui dana alokasi umum (DAU) dalam struktur APBD tahun 2020. Jumlahnya sebesar Rp2,4 miliar lebih.
Anggaran itu kata dia telah dipublis pemerintah pusat untuk kepentingan perekrutan P3K tahun 2010. Namun demikian, publis pemerintah pusat belum secara rinci menjelaskan tentang mekanisme perekrutan dan jumlah yang akan direkrut.
“Sudah dipublis. Mungkin nanti akan diadakan rekrutmen P3K. Namun mengenai prosedur pelaksanaan mungkin ada lagi mekanisme yang harus dilalui,” ungkapnya.
Menurutnya publis dana rekrutmen P3K ini dilakukan bersamaan dengan publis DAU reguler. Dimana untuk tahun 2020 nanti, Pemkot Palu mendapat alokasi DAU sebesar Rp690milyar lebih.
” Termasuk adanya dana tambahan pemberian kepada kelurahan sebesar Rp16 milyar lebih,”ujarnya.
Selanjutnya jelas Irmawati, struktur APBD 2020 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp1,3trilyun lebih. Dengan belanja daerah sebesar Rp2,0trilyun lebih. Terdapat defisit sebesar Rp751,6milyar lebih.
Sekaitan dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019, Wali Kota Palu Hidayat sebelumnya telah menyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor 400/24.20/BKPSDMD/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang penundaan pengadaan formasi tahun 2019 pada 4 November 2019.
Surat itu untuk membalas surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/1034/SM.01.00/2019 prihal undangan koordinasi untuk membahas persiapan penerimaan calon pegawai negeri sipil dimana Pemkot Palu mendapat kuota formasi tersebut.
Penundaan penerimaan CPNS 2019 tidak lain karena APBD Kota Palu belum mengalokasikan dana alokasi umum (DAU) untuk biaya seleksi penerimaan CPNS formasi 2019 dan biaya latsar.
APBD tahun 2019 pun masih dikonsentrasikan pada biaya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi paskabencana pada 28 September 2018.
Dalam surat itu, Wali Kota juga menyatakan bahwa seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2019 belum dapat dilaksanakan. Selanjutnya formasi pengadaan ASN baru dapat dilaksanakan pada pengadaan formasi tahun 2020.(mdi/palu Ekspres)
