PALU EKSPRES, PALU – Lima bakal calon gubernur memaparkan program kerja di hadapan Tim Penjaringan PDIP jika nantinya terpilih menjadi 01 Sulteng pada Pilkada 2020.
Lima bakal calon tersebut adalah Rusdy Mastura, Anwar Hafid, Nurmawati Dewi Bantilan, Hasanuddin Atjo dan Hidayat Lamakarate.
Pemaparan program kerja bakal calon gubernur Sulteng tersebut dilaksanakan, Selasa (26/11/2019) mulai pagi hingga malam hari.
Dr. Ir. Hasanuddin Atjo, MP, salah seorang bakal calon Gubernur yang mengikuti pemaparan visi misi tersebut , saat pemaparan Program Kerjanya Menuju Indonesia Emas 2045 memulai dengan menggambarkan isu pembangunan nasional sesuai visi Indonesia Maju 2045 yang diusung Presiden Joko Widodo.
Atjo yang saat ini menjabat Kepala Bappeda Sulteng menjelaskan ada lima visi misi Presiden- Wakil Presiden 2019-2024. Pertama, mengenai pembangunan infrastruktur. Kedua, Pengembangan SDM. Ketiga, Penyederhanaan Regulasi, selanjutnya Penyerderhanaan Birokrasi. Dan, terakhir adalah Transformasi Ekonomi.
Visi Indonesia Maju 2045 yang menjadi agenda Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf 2019-2024 tersebut bersinergi dengan fokus program Sulteng periode 2020-2024 yang akan dijalankannya. Menurutnya, ada 5 fokus program tersebut. Pertama, Industri pertanian, perikanan, kehutanan yang terintegrasi dengan KEK Palu, serta pengembangan industri pariwisata.
Kedua, Industri pra cetak galian C Palu, industri metal dan logam Morowali, serta industri minyak-gas Banggai. Ketiga, Pendidikan vokasi dan pengembangan SDM. Keempat, industri digitalisasi dan industri kreatif antara lain penerapan e-Planning dan e-Budgeting. Ke lima, sistem logistik yang terkoneksi dengan IKN dan ekspor.
Dari lima fokus program tersebut kata mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng itu, memiliki target kinerja berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan perkapita serta menekan rasio gini. “PDRB Sulteng berada di urutan 17 secara nasional untuk tahun 2017, kita dorong agar bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Selanjutnya, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta angka stunting. Kemiskinan Sulteng katanya berada di angka 13,8 persen, sementara angka pengangguran sudah sangat baik karena berada di bawah angka nasional, yaitu 5,2 persen. Begitupula angka stunting hanya berbeda satu angka secara nasional. “Angka stunting Sulteng adalah 32 persen, sedangkan angka nasional adalah 31 persen,” ujarnya.
Target kinerja selanjutnya menurut Atjo, adalah menjaga stabilitas harga dan akses pangan. Selain itu, meningkatkan kualitas SDM, serta peningkatan akses pelayanan dan investasi. Terakhir, adalah peningkatan pencapian SDG’s. “Ada 17 goal di sini,” ujarnya.
Lima fokus program Sulawesi Tengah tersebut kata Atjo, diimplementasikan ke dalam 21 kegiatan. Menurut Atjo, 21 kegiatan itu merupakan bagian dari program aksi Menuju Indonesia Emas 2045 yang akan dilaksanakan nantinya jika dirinya diberi amanah memimpin Sulawesi Tengah periode 2020-2025.
Atjo mengatakan, dari 21 program kegiatan tersebut, ia mengelompokkan pada dua kegiatan utama. Pertama, pembangunan infrastruktur Sulawesi Tengah periode 2020-2024. Kedua, Pengembangan SDM, Kerjasama dan Regulasi Sulawesi Tengah pada RPJMN 2020-2024.
“Ini setelah mengelompokkan perwilayahan Sulteng berdasarkan RZWP3K, yaitu kawasan strategis nasional, kawasan strategis nasional tertentu, alur laut, kawasan konservasi, serta kawasan pemanfaatan umum (KPU) untuk budidaya, tangkap,” ujarnya.
Untuk pembangunan infrastruktur katanya, akan dilaksanakan pembangunan Pelabuhan Fery di Tambu Kabupaten Donggala dan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong, sebagai jembatan laut menuju ibukota baru dari Kawasan Indonesia Timur. Selanjutnya, pembangunan Jalan Tol Tambu- Kasimbar yang menghubungkan Selat Makassar dan Teluk Tomini atau ALKI 2 dan ALKI 3. Selain itu, pengembangan transportasi kereta api Sulawesi. Ini juga bagian dari upaya menghubungkan dengan ibukota baru nantinya di Penajam Paser Provinsi Kalimantan Timur.
Kemudian pengembangan Pelabuhan Pantaloan, Wani, Taipa, Donggala, Tolitoli dan Buol, serta infrastruktur logistik Poso, Ampana, Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Morowali dan Morowali Utara.
“Tak kalah pentingnya adalah peningkatan status Bandara Mutiara Sis Aldjufri Palu menjadi Bandara internasional,” kata Ketua Shrimp Sulawesi itu.
Masih untuk kegiatan pembangunan infrastruktur lanjutnya, adalah peningkatan status bandara perintis menjadi bandara kelas 1, peningkatan jalan akses dari Luwuk- Tojo Unauna- Poso- Parigi Moutong- menuju Kawasan Ekonomi Khusus Palu, peningkatan jalan akses dari Buol-Tolitoli-Donggala menuju KEK Palu. Begitupula peningkatan jalan akses dari Morowali-Morowali Utara-Poso-Parigi Moutong menuju KEK Palu. Kemudian, pembangunan jalan akses dari Sulawesi Selatan, tepatnya Luwu Utara menuju Kabupaten Sigi agar terhubung langsung ke KEK Palu. Terakhir adalah peningkatan infrastruktur kelistrikan, air bersih dan irigasi.
Sedangkan pada kegiatan pengembangan SDM, kerjasama dan regulasi kata mantan Kepala Dinas Keluatan dan Perikanan Sulteng ini, adalah pengembangan pendidikan vokasi terkait program fokus Sulawesi Tengah 2020-2024, di antaranya industri pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, pracetak, logam, minak dan gas. Kedua, peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menekan angka stunting dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
Ia juga berjanji akan meningkatkan kualitas kerjasama Badan Kerjasama Regional Sulawesi (BKPRS), serta membangun kerjasama Utara-Utara meliputi Tolitoli, Buol, Gorontalo Utara, Bone Bolango, Bolang Mongondo, sekaligus kerjasama kawasan Teluk Tolo dan kerjasama Teluk Tomini.
Belajar dari bencana 28 September 2018 serta bencana gempa sebelumnya yang menimpa wilayah Sulteng khususnya Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong, Atjo berjanji akan menjadikan Kota Palu sebagai pusat kajian kegempaan atau disebut Nalodo Center.
“Dukungan terhadap RTRW dan RZWP3K inter dan antar wilayah, secara umum dan secara khusus wilayah yang terdampak oleh bencana alam,” kata Atjo.
Dukungan terhadap aturan pungutan reklamasi bagi penerapan Perda RZWP3K disinggung juga Atjo pada paparan program kerjanya itu. Termasuk dukungan terhadap aturan bagi hasil pada sektor tambang, khususnya produk nilai tambah yang bersifat turunan.
Permasalahan Lore –Lindu dan Togean juga ia masukkan dalam program kerjanya melalui regulasi dan dukungan pengelolaan Cagar Biosfer.
“Sulawesi Tengah sebagai bagian dari Indonesia Maju tahun 2045, seyogyanya menerapkan filosofi kepemimpinan dan pembangunan Kereta Kuda,” kata Atjo sebelum mengakhiri paparan program kerjanya itu.
