PALU EKSPRES, PALU– Pengelolaan logistik pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu telah masuk dalam Standar Biaya Umum (SBU) Kota Palu. Dengan demikian serapan anggaran pelaksanaan Pilkada Kota Palu tahun 2020 mendatang bisa lebih maksimal.
Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Palu, Merlina Bonde, menjelaskan, dengan standar biaya yang berlaku di Kota Palu akan semakin meningkatkan pengelolaan logistik yang memenuhi prinsip efektif, efisien dan akuntabel.
Sejauh ini KPU kata Merlina, kerap kesulitan untuk menentukan satuan harga pengelolaan logistik yang tidak termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Karena dalam PMK sendiri memberikan ruang terhadap semua harga yang tidak diatur dalam PMK melainkan dapat diatur oleh daerah masing-masing.
Untuk hal ini, KPU Kota Palu jelasnya telah menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kota Palu untuk membahas pengelolaan logistik KPU yang telah masuk dalam SBU Kota Palu.
Setelah masuk SBU Kota Palu, pihaknya lanjut Merlina juga sudah melakukan simulasi sebelum menentukan harga satuannya.
“Masuknya dalam SBU, pengelolaan logistik KPU sudah memenuhi prinsip efektif, efisien dan akuntabel. Dengan begitu, pengelolaan anggaran Pilkada yang berada di KPU jadi lebih maksimal, khususnya dari sisi serapan anggaran,”terangnya.
Mery sapaan akrabnya, masuknya pengelolaan logistik dalam SBU Kota Palu, tidak terlepas dari dukungan komisioner KPU Kota Palu. Khususnya Ketua KPU Kota Palu, Agussalim Wahid, yang mengkoordinir langsung bidang keuangan dan logistik.
“Menghadapi Pilkada tahun 2020, SBU pengelolaan logistik akan memaksimalkan kinerje KPU kota Palu,” ujarnya optimistis.(**/mdi)
