PALU EKSPRES, PALU – Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dimungkinkan dalam rangka optimalisasi status dan fungsi kawasan hutan dan perubahan kawasan hutan tidak dapat dilakukan secara serta merta tetapi harus mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku antara lain Pasal 19 ayat 1 UU Nomor 1999 tentang Kehutanan. Hal ini dikemukakan oleh Rossi Tjandrakirana, Direktur Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Kementerian Kehutanan RI, di Palu, Senin 2 Desember 2019.
Mengutip paparan Gubernur Sulawesi Tengah 11 September 2019 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan soal usulan perubahan peruntukan dan fingsi kawasan hutan dalam rangka rewiew RTRWP Sulawesi Tengah dilatar belakangi, menurut Tjandrakirana, karena terjadinya bencana alam, yang mengakibatkan beberapa lokasi dilarang untuk dihuni.
Karena itu perubahan dan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam review RTRWP melibatkan banyak pihak sedikitnya ada 4 pihak yang memiliki kewenangan antara lain , Gubernur Sebagai pengusul disebut propose authorithy. Kedua, pemerintah pusat ( Kementrian LHK) , atau management authorithy. Ketiga, Tim Terpadu disebut scientific authorithy. Keempat, Komisi IV DPR RI memiliki kewenangan politik atau political authorithy.
Di tempat yang sama, Ketua Tim Terpadu Penelitian Perubahan dan Fungsi Kawasan Hutan Omo Rusdiana mengatakan, tim terpadu akan melakukan penelitian terhadap perubahan fungsi hutan dengan tujuan untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan Sulawesi Tengah karena perubahan RTRWP akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan kedepan dan jangka waktu RDTR selama 20 tahun dan setiap 5 tahun dapat direvisi. (humas/palu ekspres)
