Seluruh kabupaten dan kota di Sulteng kata dia bahkan juga telah membentuk UPP tingkat kabupaten/kota sekaligus setelah dilakukan pengukuhan oleh masing-masing bupati dan walikota. Namun demikian sambung Longki, berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat beberapa UPP kabupaten yang belum terdukung anggaran sehingga kegiatan UPP kabupaten tersebut tidak berjalan optimal.
“Untuk itu kegiatan rapat koordinasi, analisa dan evaluasi yang kita laksanakan pada hari ini sangatlah penting karena bertujuan untuk menilai sejauh mana kinerja yang telah dicapai serta mengevaluasi kendala dan hambatan yang dialami sehingga ke depan kegiatan upaya pemberantasan pungli dapat kita amalkan dengan meningkatkan seluruh sumber daya yang ada untuk mewujudkan Sulteng bebas dan bersih dari pungli untuk menuju pemerintahan yang good governance,”pungkasnya.
Sementara itu Wakil Ketua UPP Sulteng, M.Muchlis mengatakan, maksud dan tujuan rapat koordinasi yang diikuti 80 peserta, merupakan sarana untuk melakukan evaluasi kinerja UPP Sulteng dan Kabupaten/kota. Sarana koordinasi untuk mencari solusi atas kendala dan hambatan serta menyamakan persepsi atau gerak langkah untuk program tahun 2020.
Diharapkan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah yang tergabung dalam UPP Sulawesi Tengah dapat bersinergi menjalankan program pemberantasan pungli melalui tiga pendekatan yaitu preemtif, preventif dan represif sehingga hasil yang diperoleh dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sepanjang tahun 2019, UPP Provinsi Sulawesi Tengah juga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 790 kali. (mdi/palu ekspres)
