PALU EKSPRES, PALU- Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan penyebaran berita bohong (Hoaks) masih menjadi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.
Dua IKP tersebut juga masih sangat berpotensi terjadi pada Pilkada serentak di wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng). Hal menjadi catatan penting Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sulteng. Dua IKP itu mengemuka dalam Focus Discussion Group (FGD) pengumpulan data IKP Pilkada 2020 lintas stake holder yang digelar Bawaslu, Senin 9 Desember 2019 di Best Western Hotel Palu.
Muchsin Sirajuddin dari Harian Radar Sulteng Palu menyebut netralitas ASN dalam Pilkada sulit diwujudkan. Pasalnya, banyak kepentingan seorang ASN yang terkait langsung dengan para calon kepala daerah.
Dia mencontohkan, seorang ASN dalam menggapai karir birokrasinya harus berani berspekulasi. Memihak secara langsung maupun tidak. Bahkan terlibat langsung dalam tim pemenangan.
Tujuannya tak lain untuk mendapat jabatan ketika seorang calon yang didukungnya memenangi Pilkada. Atau bisa jadi bertujuan mempertahankan jabatannya.
“Seperti itu yang terjadi dari Pilkada ke Pilkada. Dan kami sebagai pekerja media sering mendapat laporan masyarakat soal ini,”kata Muchsin.
Muchsin dalam kesempatan ini menggagas sekaligus mengusul kepada forum agar sebaiknya hak pilih ASN dihapus sebagaimana TNI dan Polri. Karena kata dia, masalah netralitas ASN hampir terjadi dalam setiap perhelatan Pilkada.
“Bagaimana kalau Bawaslu dan stakeholder yang hadir dalam FGD ini mengajukan agar ASN tidak memilih. Sebaiknya membantu TNI-Polri mengamankan jalannya Pemilu,”tandasnya.
Selain soal netralitas ASN, Irwan dari Harian Sulteng Raya Palu menyoroti integritas para penyelenggara Pemilu. Yang juga ia nilai menjadi salah satu IKP.
Dia mengutarakan ada sebuah kasus pemukulan calon kepala daerah terhadap Ketua KPUD di Wilayah Sulteng. Pemukulan ini bebernya terjadi lantaran calon kepala daerah dan komisioner pernah punya komitmen untuk saling mendukung.
Dimana sebelumnya calon kepala daerah tersebut ikut membantu meloloskan Ketua KPUD bersangkutan saat mengikuti seleksi calon komisioner. Namun saat Pilkada digelar, Ketua KPUD bersangkutan dianggap melanggar komitmen dan tidak membantu si calon kepala daerah dalam kaitan kemenangannya sebagai kepala daerah.
“Saya tekankan ini juga soal integeritas. Akhirnya Ketua KPUD ini dipukul. Percakapan WhatsApp soal komitmen calon kepala daerah dan Ketua KPUD ini masih tersimpan rapi,”bebernya.
Kemudian kata dia masalah hoaks. Irwan menyarankan agar penyelenggara Pemilu sebaiknya melibatkan media massa dalam menyebarluaskan informasi berkaitan jalannya proses tahapan penyelenggaran Pilkada serentak.
Media hemat Irwan punya standar dalam menyajikan dan menyebar luaskan informasi. Mengedepankan kode etik profesi dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
“Media massa secara otomatis akan membentengi informasi- informasi hoaks karena pemberitaannya ynag objektif,”sarannya.
Mantan Pimpinan Bawaslu Sulteng, Asrifai dalam FGD mengingatkan peluang calon kepala daerah yang memanfaatkan otoritasnya demi mendongkrak elektabilitas.
“Ini yang hampir lepas dalam diskusi kita. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama,”kata Asrifai.
Komisoner KPU Sulteng, Syamsul T Gafur yang menjadi narasumber dalam FGD menyebut, KPU memang butuh dukungan seluruh pihak dalam mewujudkan Pilkada berintegritas.
“Kinerja penyelenggara tidak berarti apa jika tak ada keterlibatan masyarakat. Utamanya media massa yang menjadi alat penyebarluasan informasi penting,”demikian Syamsul. (mdi/palu ekspres)
