PALU EKSPRES, PALU – Gubernur Sulteng H Longki Djanggola menegaskan peruntukan lahan eks terdampak likuefaksi di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan dan Balaroa Kecamatan Palu Barat. Dua lokasi itu menurutnya sudah disepakati menjadi memorial park untuk mengenang bencana tahun 2018. Akan tetapi Longki menyebut, kepastian hukum status lahan milik masyarakat di dua lokasi itu, sejauh ini belum ditetapkan.
Menurutnya semua lahan tersebut masuk dalam zona rawan bencana (ZRB). Statusnya hukumnya perlu dibicarakan secara khusus dengan Bupati dan Wali Kota Palu.
Hal itu ia tegaskan dalam rapat bersama dengan Kepala Satuan Tugas (Satgas) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sulteng, Dedy Permadi, Jumat 31 Januari 2020 di ruang kerjanya. “Mengenai kepastian status hukum tanah masyarakat yang berada pada ZRB lanjutnya akan dibicarakan khusus dengan Bupati dan Walikota Palu,” tegas Longki.
Penegasan ini disampaikan untuk menjawab harapan Kasatgas PUPR tentang perlunya status hukum tanah masyarakat di eks likuefaksi Petobo dan Balaroa. Terkait kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan Satgas PUPR saat ini umumnya bersifat non teknis. Hal ini katanya perlu pemahaman seluruh pemangku kepetingan. Artinya masalah dan kendala tersebut berada pada kewenangan Wali Kota Palu dan Bupati.
Longki dalam kesempatan itupun meminta Satgas PUPR segera menyampaikan kendala tersebut secara tertulis. Sehingga bisa menjadi dasar pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti kepada Walikota Palu dan Bupati kabupaten terdampak lainnya.
Sementara terkait progres pembangunan Gumbasa oleh PUPR, Longki mengaku kini sudah mulai dinikmati masyarakat dengan adanya kegiatan menanam jagung.
Sementara pembangunan kembali wilayah tangguh bencana yang sudah ditetapkan, Longki pun mendukung PUPR yang menggandeng Ombudsman untuk mendampingi. “Pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan memonitoring seluruh kegiatan percepatan pemulihan dampak bencana agar dapat terlaksana sesuai progress yang sudah ditetapkan,”demikian Longki.
Dedy Permadi dalam kunjungan itu datang bersama pihak World Bank , Kementrian Keuangan dan Kementrian dalam Negeri. Tujuannya untuk membahas proses percepatan pemulihan dampak bencana termasuk pelaksanaan Bantuan World Bank.
Dedy meminta masukan dan dukungan penyelesaian kendala yang dihadapi terkait dengan pembangunan perumahan, bangunan gedung, jalan dan jembatan. Untuk pembangunan Hunta kata dia akan dulakukan dua tahap. Tahap I PUPR akan membangun sebanyak 1.610 unit Huntap. Sedangkan tahap II sebanyak 7.178 unit.
Adapula bantuan Huntap dari Yayasan Budha Tzu Chi sebanyak 3000 unit. Sehingga total Huntap yang bisa terpenuhi sebanyak 11.788 unit. Jumlah ini menurutnya sudah sesuai kebutuhan yang ditetapkan Gubernur atas usulan Walikota dan Bupati Sigi dan Donggala ,
Dedy mengaku terdapat beberapa kendala pembangunan Huntap tersebut. Misalnya terkait dengan tanah dan fasilitas pendukung. Seperti di lokasi Huntap Pombewe sangat kesulitan mencari sumber air bersih.
Di Huntap Kelurahan Duyu masih ada permasalahan lokasi yang di komplain masyarakat. Selanjutnya bahwa Lokasi Huntap belum singkron dengan sistem pemukiman kota terkait dengan drainasenya.
Ia berharap kedepan kawasan Huntap bisa masuk pada sistem pemukiman perkotaan dengan ketersediaan sanitasi yang baik dan ketersedian tempat pembuangan sampah dan fasilitas umum lainnya.
Dedy Permadi pun meminta keseriusan Bupati dan Walikota Palu untuk menerbitkan SK terkait penyintas penerima Huntap, Huntap satelit dan Huntab mandiri.
“Dengan begitu diperoleh kejelasan berapa kebutuhan Huntap yang harus disiapkan,”kata Dedy. Berikutnya perlu ada kepastian dari pemerintah terkait dengan status tanah masyarakat yang berada pada zona rawan bencana (ZRB). Dedy juga menyampaikan terkait dengan pembangunan gedung- gedung pemerintahan perlu dukungan ANDAL dan ANDAL LALIN.
“Hal itu kiranya dapat didukung Pemda dalam penyusunanya dan kepastian kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Anuntaloko Palu Kepala Dinas Bina Marga Sulteng, Syafullah Djafar menjelaskan, bupati dan Wali Kota Palu dapat mensosialisasikan ZRB kepada masyarakat atas hasil kajian yang ditetapkan di Kantor Wakil Presiden RI beberapa waktu lalu.
Sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang rencana detail tata ruang (RDTR ) Probinsi Sulteng yang saat ini prosesnya masih menunggu persetujuan subtansi Pemerintah Pusat .
Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulteng, Elim Somba mengaku perlu adanya penyampaian pemahaman bagi pemangku kepentingan terkait dengan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Anuntaloko Palu. Sehingga kata dia dukungan bantuan dari JICA dan World Bank dapat berjalan dengan baik dalam perbaikan kembali Rumah sakit Anuntaloko Palu. (mdi/palu ekspres)
