PALU EKSPRES, PALU– Penolakan warga Talise atas rencana pembangunan Hunian Tetap (Huntap) 3 direspon penyintas bencana. Menamakan diri solidaritas rakyat untuk korban bencana, para penyintas juga menggelar unjuk rasa, Selasa 4 Agustus 2020.
Tuntutannya agar pemerintah segera memenuhi hak penyintas bencana. Utamanya penyediaan Huntap bagi penyintas yang saat ini masih tinggal di shelter pengungsian maupun Hunian Sementara (Huntara).
Para penyintas juga mendesak DPRD Palu untuk segera mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah pusat mempercepat realisasi pembangunan Huntap.
Koordinator aksi, Ismail dalam orasinya mengatakan, tuntutan solidaritas juga mendesak Wali Kota Palu tetap melanjutkan proses pembangunan Huntap 3 di Kelurahan Talise Walangguni.
“Wali kota harus mengambil sikap tegas untuk pembangunan Huntap. Karena juga hak bagi 7000 ribu lebih warga penyintas yang saat ini masih tinggal di Huntara,” katanya.
Penyintas dalam forum solidaritas ini tegas Ismail juga mendesak Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi -Rekontruksi juga tetap harus tegas untuk melanjutkan seluruh proses pembangunan Huntap sebagaimana pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan.
Dan sebaliknya solidaritas siap mendukung dan mendukung percepatan pembangunan Huntap. Baik itu Huntap 1, 2 maupun Huntap 3.
“PUPR dan wali kota harus tegas. Jangan sampai terhambat hanya karena pihak-pihak yang tidak punya perasaan terhadap kehidupan penyintas yang ada di Huntara,” sebutnya.
Menurut Ismail, waktu pembangun Huntap hanya dibatasi sampai Desember 2020. Jangan sampai menurutnya pembangunan ini terhambat hanya karena kepentingan segelintir orang saja.
“Kalau tidak segera dibangun, maka kami akan dudukkan Huntara di kantor wali kota. Wali Kota jangan takut dan mundur atas rongrongan yang ada,” tegasnya.
Aksi unjuk rasa di kantor wali kota, para penyintas diterima Sekretaris Kota (Sekkot) Palu, H Asri.
Di depan warga, Sekkot menegaskan bahwa Pemkot pada prinsipnya sudah berjuang optimal untuk memenuhi penyediaan Huntap bagi penyintas.
“Wali kota sudah berupaya semaksimal mungkin. Untuk itu kami minta aparat kalau ada pihak menghambat untuk diproses secara hukum,” katanya.
Sekkot menyebut, RR dilakukan untuk kepentingan penyintas bencana yang saat ini masih banyak di Huntara.
Terlebih pembangunan Huntap, khususnya Huntap 3 di Kelurhan Talise sudah disepakati Forkompinda untuk harus segera dilaksanakan.
“Tidak boleh ada yang menghambat. PUPR beri waktu sampai Desember. Karena tahun 2021 kita sudah memasuki pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Sekkotpun mengaku berterimakasih atas dukungan solidaritas rakyat penyintas bencana ini. (mdi/palu ekspres)
