Harapan bagi Pemimpin Baru, Hasil Pilkada di Tahun 2020

  • Whatsapp
Bangun Budaya Bahwa Anak adalah Investasi
Bangun Budaya Bahwa Anak adalah Investasi. Dr. Hasanuddin Atjo, MP. Foto: istimewa

Selain adanya sejumlah tantangan, Indonesia sesungguhnya memiliki kesempatan untuk kebih baik dari saat ini. Berdasarkan hasil analisis Pricewaterhouse Cooper (PwC) memprediksi, bahwa di tahun 2045 Indonesia akan memiliki kekuatan ekonomi peringkat ke lima di dunia dengan Product Domestik Bruto, PDB sebesar 7 triliun dollar AS, meningkat dari 1 triliun dollar AS di tahun 2019. Dan PDB per kapita di saat itu mencapai 23.000 dollar AS dari 4.000 dollar AS di tahun 2019. Ini tentunya memperkuat desakan mengapa Pilkada tahun 2020 dan seterusnya menuntut adanya unsur kualitas dan integritas.

Berdasarkan diskusi politik di ruang publik, ada kesan bahwa saat ini paradigma dari peserta kontestasi bersama partai pengusung, secara politik masih terperangkap pada motivasi dan ambisi bagaimana bisa keluar sebagai pemenang di Pilkada, meskipun dengan berbagai cara. Targetnya menang dulu dan persoalan bagaimana dengan tusi,  menjadi urusan berikutnya.

Bacaan Lainnya

Pandangan maupun cara seperti ini bisa dimaklumi, oleh karena secara umum masyarakat dinilai minim edukasi terkait dengan bagaimana sesungguhnya kriteria pemimpin daerah yang dibutuhkan. Ditambah lagi dengan situasi dan kondisi ekonomi masyarakat dipandang belum mampu menunjang untuk terbangunnya sebuah demokrasi. Dan tentunya ini menjadi sebuah tantangan menuju yang lebih baik.

Namun demikian sejumlah orang yang berpikir maju, peduli dan ingin ada satu perubahan berpendapat bahwa tidak perlu harus menunggu sampai ekonomi atau pendapatan per kapita mencapai 6.000 dollar AS sebagai syarat minimal untuk berdemokrasi. Saat ini pendapatan per kapita baru mencapai 4.000 dollar AS dan tentunya butuh waktu yang masih panjang untuk hal itu.
Yang diperlukan saat ini adalah bagaimana segenap komponen terkait dengan Pilkada melakukan serangkaian reformasi. Bila hal ini belum bisa direalisasikan maka Pilkada akan datang diharap agar jalur independen diberi kesempatan lebih luas dan dipermudah.

Pandangan ini juga sejalan dengan pikiran Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sebagai pembina politik di negeri ini. Menteri Tito menyoroti bahwa penyelenggaraan Pilkada saat ini sudah sarat dengan politik trasaksional. Menjadi Bupati saja diperlukan cost politik hingga 30 milyar rupiah. Menjadi Gubernur lebih mahal lagi hingga 100 milyar rupiah. Sementara itu gaji kepala daerah selama lima tahun tidak cukup untuk menutupi cost politik tersebut. Karena itu dikuatirkan sejumlah kalangan bagaimana bisa seorang kepala daerah yang terpilih kemudian mampu bekerja dengan baik.

Pos terkait