PALU EKSPRES, PALU– Secara administrasi, landasan hukum hari lahir Kota Palu didasarkan pada pembentukan wilayah Administrasi Palu, yaitu tanggal 27 September 1978. Atas asas dekonsentrasi sesuai Undang-Undang (UU) nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah yang berisi Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Daerah Tingkat (Dati) I Sulawesi Tengah sekaligus ibukota Dati II Donggala. Serta sebagai ibu kota Pemerintahan wilayah Kota Administrasi Palu.
Berdasarkan UU Nomor 4 tanggal 12 Oktober 1994, Mendagri Yogi S. Memet meresmikan Kota Madya Palu sekaligus melantik Rully Lamadjido sebagai Wali Kota Palu.
Dalam Dokumen Rencana Jangka Panjang Kota Palu, bahwa dalam 20 tahun rentang 2005-2025, Kota Palu diharap dapat memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakatnya. Khususnya dalam penyediaan prasarana dasar seperti pangan, perumahan dan infrastruktur pendukung.
Kota Palu juga diniatkan menjadi kota berkembang dengan pengaturan norma dan standar perkotaan yang baik. Agar masyarakatnya dapat hidup secara jauh lebih manusiawi dan bermartabat.
Palu dialiri 11 aliran sungai. Secara astronomis berada pada 0⁰36”-0⁰56” LS dan 119⁰45” – 121⁰1” BT. Seluas 395,06 Km2 dengan topografi mayoritas mendatar 0-2⁰ seluas 74,95persen. Adapun formasi geologinya yaitu alluvial dan colluvial yang berasal dari metamorphosis yang membeku, sehingga cocok untuk pengembangan pertanian dan pemukiman.
Jumlah penduduk Palu sebanyak 371.365 orang (BPS, 2020).
Sejak tahun 1978, sampai saat ini telah tercatat sudah 8 wali kota dan pejabat walikota yang memimpin.
Tahun ini, diusianya ke 42, Palu dinahkodai Hidayat M Si sebagai wali kota dan Sigit Purnomo Said SAP senagai wakil wali kota. Mereka dilantik tanggal 17 Februari 2016.
Keduanya mengusung tema pembangunan Palu Kota Jasa Berbudaya dan Beradat Dilandasi Iman dan Takwa.
Berbagai capaian Indikator makro pembangunan Kota Palu berhasil diraih. Pertumbuhan ekonominya selalu diatas rata rata nasional yaitu 5,06 (2018) dan menurun menjadi 4,58 (2019) karena faktor bencana alam yang terjadi 28 September 2018.
PDRB perkapita meningkat dari 58,7 Juta (2018) menjadi 66,8 juta (2019), sedangkan lima sektor kontributor terbesar PDRB secara berturut turut yaitu konstruksi (19,63%), administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib (13,86%), transportasi dan pergudagan (9,58%), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (9,22%) dan jasa pendidikan (8,06%).
Hal inilah yang mengambarkan bahwa Kota Palu layak sebagai kota jasa.
Penganguran terbuka Kota Palu yaitu 6,36% atau 12.337 jiwa (2019), naik dari 11.270 jiwa 5,81% (2018), hal ini disebabkan imbas kejadian bencana alam yang mengakibatkan banyaknya kehilangan modal usaha, lapangan kerja dan tempat usaha.
Jumlah kemiskinan di Kota Palu sebayak 25.260 jiwa atau 6,58% (2018), meningkat menjadi 26.731 jiwa atau 6,83 % (2019), dengan kedalaman kemiskinan/P1 atau ukuran rata rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin pada garis kemiskinan yaitu 0,91 (2018), menjadi 0,99 (2019). Sedangkan keparahan kemiskinan/P2 atau penyebaran pengeluaran diantara sesama penduduk miskin yaitu 0,19 (2018), menjadi 0,22 (2019).
Sebagai upaya pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kota Palu mengalokasikan pembiayaan untuk program penanggulangan kemiskinan, jumlahnya sebesar 116 Milyar atau 15,2% (2019).. Tahun 2020 alokasinya meningkat Rp. 197 milyar atau 15,09%.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) konstan posisinya selalu rangking tertinggi di Sulteng. Dengan kategori sangat tinggi, naik dari 80,91 (2018) menjadi 81,50 (2019). Dengan rincian pengeluaran perkapita Rp15.074.000 (2018) menjadi 15.205.000 (2019).
Angka harapan hidup dari 70,31 (2018) menjadi 70,68 (2019), Harapan lama sekolah 16,20 (2018) menjadi 16,22 (2019), sedangka rata rata lama sekolah, dari 11,33 (2018) menjadi 11,6 (2019).
Sedangkan ketimpangan distribusi pendapatan penduduk yang ditunjukan dengan indeks gini, dari 0,358 (2017) menjadi 0,357 (2018), yang terkategori ketimpangan rendah.
Inflasi yang menunjukan kemampuan dalam menjaga flukstuasi harga dipasaran sehingga bisa tetap terjangkau oleh masyarakat, angkanya yang terus membaik yaitu 4,2% (2018) menjadi 2,3% (2019).
Angka kriminalitas, juga terus menunjukan perbaikan, berdasarkan laporan yang masuk tahun 2018 sebanyak 4. 255 kasus yang tertindaklanjuti yaitu 2811 kasus. Sedangkan tahun 2019, laporan yang masuk turun menjadi 4253 sedangkan yang tertindak lanjuti sejumlah 2.810,
Ini menjadi indikasi telah berfungsinya berbagai kelembagaan preventif dimasyarakat, seperti kelembagaan adat dan satgas K5.
Dalam aspek tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan dan keuangan, Kota Palu selama 6 tahun berturut-turut memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, (2014-2019),
Penilaian SAKIP meningkat dari Nilai CC/cukup baik (2018) menjadi Nilai B/Baik (2019), sedangkan tingkat kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah/APIP sudah berada pada Level 3 yang berarti telah sanggup melakukan penilaian tentang efesiensi, efektifitas dan ekonomis suatu program kegiatan. Sedangkan tingkat kematangan System Pengendalian Internal
Pemerintah/SPIP sudah berada pada Level 3 yang berarti telah terdefenisi, dengan kemampuan melakukan praktek pengendalian intern dan terdokumentasi secara baik.
Berdasarkan konsistensi dalam pembiayaan program prioritas, khususnya keberpihakan terhadap alokasi anggaran, pada tiga bidang urusan besar, yaitu bidang pendidikan, proporsinya selalu diatas yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang, yang mengamanatkan minimal 20 persen, namun Kota Palu, memberikan proporsi 24,44 % (2019) dan 22,21 % (2020), untuk bidang kesehatan, proporsi APBD yang dikehendaki minimal 10 persen, namun Kota Palu, mengaloksikan 14,28 % (2019) dan 19,91 % (2020), adapun untuk bidang Infrastruktur proporsinya sebesar 22,50 % (2019) dan 33,06% (2020).
Data dan Fakta Capaian Sasaran Pembangunan Strategis Kota Palu
A. Pendidikan Murah Terjangkau berkualitas
Telah dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan dasar secara merata dan berkeadilan, dengan mengratisikan seluruh biaya pendidikan disemua jenjang pendidikan dasar.
Saat ini di Kota Palu terdapat 57 kelompok bermain, 154 taman anak-anak, 4 buah PAUD, 171 sekolah dasar, 47 buah SMP, 5 buah pusat kegiatan belajar masyarakat /PKBM.
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat terlaksana secara merata dan berkeadilan, maka perlu ditunjang dengan kompetensi tenaga pendidikan yang bersertifikasi khususnya bagi para guru yang berprestasi, telah diberikan bea siswa bagi para guru tersebut untuk bea siswa tugas belajar pada jenjang sarjana/S1, yang diberikan pada guru TK sebanyak 12 orang, Sekolah Dasar/SD sebanyak 47 orang dan SMP sebanyak 3 orang. Adapun tugas belajar pada jenjang Magister/Strata 2, yaitu untuk guru TK sebanyak 1 orang, SD sebanyak 2 orang dan SMP sebanyak 4 orang.
B. Pelayanan kesehatan murah terjangkau dan berkualitas,
Telah dilakukan agar kualitas pelayana kesehatan pada masyarakat juga dapat meningkat, dilakukan melalui pemberian jaminan pembiayan kesehatan masyarakat secara universal.
Data dan informasi kesehatan, sebagai berikut : jumlah Puskesmas Induk sebanyak 14 puskesmas, Puskesmas Pembantu sebanyak 28 puskesmas, Puskesmas rawat inap sejumlah 3 puskesmas, Puskesmas yang membuka pelayanan sore sebanyak 13 puskesmas, puskesmas yang memberikan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar /Pones sebanyak 2 puskesmas, puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan peduli remaja sebanyak 4 puskesmas, puskems yang memberikan pelayana santun lansia sebanyak 12 puskesmas, Posyandu balita sebanyak 224 posyandu, Posyandu lansia sebanyak 112 posyandu, polindes sebayak 2 polindes dan poskesdes sebanyak 50 poskesdes.
Untuk Puskesmas Nomoni, dengan memberikan pelayanan sore, pukul 16.00-20.00 secara gratis, alokasi pembiayaan untuk program tersebut yaitu Rp. 8.596.163.100 (2018) dan ditingkatkan lagi menjadi Rp. 10.781.854.100 (2019).
Untuk BPJS, jumlah warga miskin yang ditangulangi sebanyak 27.000 jiwa, dengan total pembiayaan Rp. 7.452.000.000 (2018), terus meningkat menjadi 29.481 jiwa, dengan total pembiayaan Rp. 8.136.766.000 (2019), bahkan di Tahun 2020, ditambah lagi untuk BPJS ketenagakerjaan bagi 3.823 orang PHL dilingkup Pemerintah Kota Palu.
C. Penguatan karakter kebangsaan melalui pendidikan agama dan budaya, melalui pembinaan keagamaan bagi peserta didik SD diluar jam sekolah, melalui program Palu Kana Mapande, penambahan pembelajaran agama tingkat SD dan SMP, penggunaan atribut budaya tradisional setiap hari kamis dan pengembangan seni budaya nusantara.
D. Kelurahan inovasi unggul dan mandiri berbasis IPTEK bagi kemandirian ekonomi kerakyatan,
Dilakukan melalui serangkaian penguatan sumberdaya manusia, penguatan IKM, pengembangan IKM dan perbaikan produksi. Terdapat 18 tematik aplikasi teknologi, 37 kelompok dan 256 orang terlatih.
Aplikaksi teknologi tersebut yaitu sebagai wadah pengembangan ekonomi kerakyatan berdasarkan potensi sumberdaya lokal setempat, terdiri dari 1). Tenun ikat bomba di Baiya dan Pantolon Boya, 2). Pengolahan aneka kripik di Talise, 3). Kerajinan alat musik di Lolu Selatan, 4). Pengolahan limbah sampah di Tondo, 5). Kerajinan bambu di Silae dan Tatura Utara, 6). Kerajinan rotan di Kayumalue Ngapa, 7). Pengolahan batu alam/Batu potong di Donggala Kodi, Duyu dan Kabonena, 8). Pengolahan daun silar di Kayumalue Ngapa dan Lambara, 9). Pakan ternak berbasis home industri di Panau, Pengawu, Kabonena, Duyu, Taipa, Tanamodindi, Lasoani, Petobo, Layana Indah, 10). Pengelolaan pakan ikan berbasis home industri di Balaroa dan Kabonena, 11). Kerajinan limbah kelapa di Lambara, 12). Pengelolaan bawang goreng di Talise Valangguni, 13). Kerajinan gerabah di Pengawu, 14). Kerajinan sandal hotel di Talise Valangguni, 15). Kerajinan limbah tali kepal di Pantoloan, 16). Kerajinan kulit di Duyu, 17). Produksi konveksi di Tatura Utara dan 18), Teknologi kerajinan bean bag.
Pembiayaan yang digunakan yaitu Rp. 4.910.254.000 (2017), Rp. 6.879.603.129 (2018) dan Rp. 6.848.423.070 (2019).
Juga dilakukan pengembangan hortikultura, dalam bentuk pembukaan lahan pertanian produktif, melalui penyediaan bibit, seperti kentang, markisa, sirsak, alpukat, durian, manggis, cabe, kemiri, serta pembangunan sarana produksi seperti pembangunan bak air dan gudang benih. Dengan alokasi pembiayaan Rp. 4.003.283.000 (2017), Rp. 12.821.515.116 (2018) dan Rp. 9.961.235.268 (2019).
Budidaya Perikanan darat, dikembangkan selain sebagai konservasi sumber daya air juga untuk membuka lapangan kerja, dilakukan dalam bentuk kegiatan bantuan saprodi dan bantuan budidaya perikanan. Dengan alokasi pembiayaan Rp. 740.700.400 (2018), Rp. 2.341.178.300 (2018) dan Rp. 2.341.178.300 (2019).
Juga dilakukan pemberdayaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, melalui kegiatan ekonomi produktif, pendampingan dalam merintis serta pengembangan usaha serta pengembangan keterampilan teknis anggota, dilakukan melalui pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE), dengan jumlah sebanyak 72 kelompok dan pembiayaan Rp, 960.000.000 (2016), bantuan bagi 28 kelompok dengan alokasi pembiayaan Rp. 1.229.169.394 (2019) serta 176 kelompok dan 880 orang dengan alokasi pembiyaan Rp. 5.026.278.588 (2020).
Beberapa Prestasi Pemerintah Kota Palu
- Penghargaan sertifikat akreditasi bintang 5 / Paripurna untuk RSU Anutapura (2018)
- Penghargaan role model penyelengaraan pelayanan public dibidang perizinan dengan kategori A (2017)
- Penghargaan dalam pengelolaan keuangan, predikat WTP untuk 6 tahun berturut turut
- Penghargaan perencanaan pembangunan terbaik dari Bappenas RI (2017-2019);
- Penghargaan nilai B / Baik untuk nilai SAKIP dari Kemenpan RB (2019)
- Penghargaan daerah terbaik untuk keteparan alokasi bidang outcome kesehatan dari Katadata Insisght Center (KIC) (2018);
- Penghargaan Anugerah Pandu Negeri dari Institute for Public Governance (IIPG) (2019)
- Penghargaan pencapaian mutu pendidikan dari Kemendikbud (2019)
- Prestasi kontribusi signifikan dibidang inklusi keuangan dan pengembangan UMKM dari OJK (2019)
- Prestasi kerjasama rehabilitasi sosial anak korban pasca bencana di Sulawesi Tengah dari kementrian Sosial RI (2018)
- Penghargaan system usaha tani dari Gubernur Sulteng (2018)
- Penghargaan 21 Kepala Daerah Inspiratif dari kemendagri RI (2018)
- Penghargaan prestasi tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dari gubernur sulteng (2018)
- Pengharaan Top Seller Wilayah Sulteng dari Kementrian Keuangan RI (2018)
- Terbaik 1 kategori ketepatan penyetoran iuran wajib pegawai dan penyampaian data gaji dari Taspen (2019)
- Penghargaan capaian universal health coverage (UHG) dari deputi BPJS wil. Sulutenggo dan Maluku (2018)
- Anugerah Kota Peduli HAM, oleh Kementrian Hukum dan HAM RI (2017)
- Penghargaan Performance Yokata Wonderfull Indonesia (2018). ***
