oleh

Bantuan Produktif Usaha Mikro Mulai Dicairkan di Parimo

PALU EKSPRES, PARIMO– Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) melalui Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM, Ardin Haerollah mengatakan, Kementerian Koperasi dan UMKM telah menyalurkan bantuan produktif usaha mikro kepada pelaku UMKM di Kabupaten Parimo.
“Iya, Kementerian Koperasi dan UMKM telah menyalurkan batuan produktif usaha mikro kepada pelaku UMKM, termasuk Parigi Moutong,” kata Ardin Haerollah kepada wartawan di Parigi, Jumat (16/10/2020).
Dana bantuan produktif usaha mikro senilai Rp 2,4 juta jelasnya, disalurkan sekaligus kepada pelaku usaha untuk membantu permodalan dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bantuan tersebut diberikan kepada mereka yang berkakasnya dinyatakan lolos verifikasi oleh pihak Kementerian Koperasi dan UMKM.
Data pelaku usaha di Parigi Moutong yang telah dikirim melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ke kementerian terkait, sebanyak 3 ribu lebih di tahap pertama.
“Dan tahap kedua masih dalam proses yang saat ini jumlahnya baru sekitar 300 berkas yang masuk,” ujarnya.
Sebelumnya kata Ardin, sebanyak 12 juta UMKM mendapat dana BLT secara nasional. Namun, kebijakan dari pemerintah pusat menambah kuota sekitar 3 juta pelaku UMKM. 
Dengan demikian, katanya, Pemerintah Kabupaten Moutong membuka kembali ruang bagi masyarakat pelaku usaha mikro memasukkan berkas sebagai calon penerima stimulan tahap ke dua.
“Kami belum mendapat jumlah ril penerima bantuan produktif UMKM dari perbankan. Kami sebagai pemerintah daerah hanya sebatas memfasilitasi pelaku UMKM, soal urusan penyalurannya adalah kewenangan perbankan,” terang Ardin.
Ia juga menanggapi ketika ditanyakan mengenai adanya informasi pemotongan dana bantuan tersebut oleh pihaknya.” kalau soal itu kami tidak ada bersentuhan dengan uang, bisa ditanyakan ke Bank, karena penyaluranya disana.” ujarnya.
Ardin mengatakan, pelaku UMKM yang berhak mendapat bantuan produktif bagi pelaku usaha mikro senilai Rp2,4 juta itu, harus memenuhi syarat di antaranya, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan belum pernah menerima bantuan sosial Covid-19 tahun 2020. 
Kemudian, tidak terdaftar sebagai debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan kredit lainya yang difasilitasi pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Yang menentukan semua itu pemerintah pusat, karena mereka akan memeriksa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dari NIK itu akan ketahuan apakah mereka sudah pernah menerima bantuan sosial atau belum,” ujarnya.(asw/palu ekspres)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed