PALU EKSPRES, PALU- Sejumlah masukan terkait penanganan banjir di Kota Palu mengemuka dalam diskusi forum libu ntodea yang digelar Bappeda Palu, Kamis malam 15 Oktober 2020 pekan lalu.
Forum libu ntodea dengan tema Palu dikepung Banjir Tanggung Jawab Siapa ini digelar viratual dengan aplikasi zoom cloud meteeng.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Palu, Iskandar mengatakan, pada dasarnya Pemkot bisa merespon penanganan banjir jangka pendek. Misalnya, dalam hal pengerukan drainase dari sedimentasi dan sampah. Serta siap berdampingan dengan masyarakat dalam upaya bersama menangani banjir.
Warga menurutnya bisa berkoordinasi dengan Satuan Tugas Kebersihan, Keindahan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan (Satgas K5) masing-masing kelurahan jika pada musim hujan terjadi luapan air dari drainase.
“Kelurahan perlu mendorong partisipasi warga ini melalui Satgas K5. Jadi masyarakat nanti bisa melapor ke Satgas bila ada gangguan fungsi drainase,”kata Iskandar.
Dia mengaku, memang sedikit sulit mengajak warga untuk berpatisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Utamanya jika diajak untuk bergotong membersihkan saluran drainase ketika terjadi banjir.
“Kita pernah lakukan pembersihan darinase di Kelurahan dan Donggala Kodi, tapi hanya mengajak warga dari Kabupaten Sigi untuk bergotong royong,”bebernya.
Iapun menyebut kesulitan lain dalam penanganan jangka pendek demikian adalah keterbatasan peralatan.
“Untuk saat ini BPBD Provinsi Sulteng mungkin bisa meminjamkan peralatan berat agar kami lebih muda mengatasi luapan air drainase,”harapnya.
Kepala BWSS wilayah 3, Feriyanto Pawensuri dalam kesempatan itu mengutarakan bahwa salahsatu penyebab banjir adalah pemanfaatan alur alam sebagai pemukiman. Alur alam kata dia secara periodik bisa terjadi banjir dengan ketinggian maksimal.
Demikian garis sempadan sungai yang juga kerap dijadikan pemukiman.
“Secara periodik ketinggian banjir juga bisa mencapai maksimal di sempadan sungai. Maka sebaiknya warga jangan bermukim di sana,”katanya.
Feriyanto berpendapat, program penanganan banjir pada dasarnya berada pada masing-masing lembaga dan instansi terkait. Namun jika berbicara tanggung siapa? Maka kata dia banjir adalah tanggung jawab bersama.
“Dikami ada program pembangunan waduk dan kanal banjir. Pengerukan saluran dan pembangunan pengendali sedimen,”paparnya.
Sementara itu, Muh Galib Ishak menyebut, umumnya alur alam di Kota Palu telah bermasalah. Selain itu, sungai -sungai juga umumnya mengecil di hilir. Ini ia tengarai kuat adalah penyebab utama banjir.
“Makanya saya sarankan pemerintah sebaiknya membangun jalan di bantaran sungai, agar warga tidak membangun pemukiman,”katanya.
Ia mengemukakan, untuk mengantisipasi banjir yang kini tengah terjadi di Kota Palu maka perlu adanya spontanitas bersama pemerintah dan masyarakat tentu dengan sokongan anggaran dari pemerintah.
“Kedepan perlu ada DED penanganan banjir. Penting pemeliharaan alur alam kepada pengemban perumahan.
Masalah izin perlu diperketat untuk pemanfaatan alur alam termasuk
membuat sumur resapan disetiap rumah,”pungkasnya. (mdi/palu ekspres)
