PALU EKSPRES, JAKARTA – Tantangan pilkada 2020 tidak hanya berasal dari pasangan calon sebagai peserta. Tapi juga dari internal penyelenggara, khususnya para petugas ad hoc di level panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). Komisioner KPU RI Ilham Saputra menyatakan, KPU memiliki sistem pengawasan internal selain mekanisme sidang etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sistem tersebut salah satunya bertujuan untuk memantau kinerja jajaran penyelenggara, termasuk di level ad hoc. ”Kami menerima pengaduan,” ujarnya dalam sosialisasi pencegahan pelanggaran etik kemarin (30/10).
Semua pengaduan yang masuk, lanjut Ilham, akan diproses tim khusus yang dimiliki KPU daerah. Mulai pemeriksaan, proses klarifikasi, hingga pengambilan keputusan. ”Ketika ditemukan indikasi pelanggaran, kami tindak lanjuti dengan memberhentikan sementara, kemudian kami membentuk tim pemeriksa,” imbuhnya.
Jika pelanggaran bersifat ringan, sanksi bisa sebatas peringatan. Namun, jika berat, KPU akan melaporkannya ke DKPP untuk dilakukan pemberhentian tetap. Ada juga sebagian kasus yang dapat diselesaikan tanpa ke DKPP dengan cara pelaku harus mengundurkan diri. ”Misalnya di Kabupaten Mukomuko (Bengkulu), diberhentikan sebagai ketua PPS, yang bersangkutan mengundurkan diri,” kata Ilham.
Pria asal Aceh itu menjelaskan, saat ini sudah ada 188 penyelenggara ad hoc yang dilaporkan. Dua daerah yang paling banyak menyumbang kasus adalah Sumatera Utara dan Papua. Pelaporan terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas dan profesionalisme penyelenggara.
Dari jumlah tersebut, perkara 179 orang sudah selesai ditangani. Sementara 9 lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Hasil pemeriksaannya beragam. Ada yang mendapat sanksi ringan hingga pencopotan. ”Di Kabupaten Fakfak Barat ada yang pemberhentian tetap,” ungkapnya.
Ilham menerangkan, pihaknya membuka pintu pengaduan bagi masyarakat jika ada penyelenggara yang dianggap melakukan pelanggaran. Dia menilai penindakan kepada penyelenggara yang nakal sangat penting untuk memastikan pilkada berjalan baik. ”Sehingga (KPU) dipercaya masyarakat. Ini modal besar bagi kita menyelenggarakan pemilu,” tuturnya.
Anggota DKPP Alfitra Salamm menambahkan, penyelenggara juga dapat memaksimalkan upaya pencegahan pelanggaran etik. Di KPU, keberadaan divisi hukum dapat dimaksimalkan untuk membantu pencegahan pelanggaran etik penyelenggara. ”Keberadaan (divisi hukum, Red) tidak hanya memberikan analisis hukum, tapi juga mencegah pelanggaran,” ujarnya.
Selain itu, Alfitra menyebutkan, KPU dan Bawaslu di berbagai level dapat saling mengawasi kinerja masing-masing. Mulai di TPS, kelurahan, kecamatan, hingga pusat, KPU dan Bawaslu bersifat head-to-head dengan posisi yang setara. Jika proses saling mengawasi berjalan sesuai, dia yakin pelanggaran dapat diminimalkan.
Terakhir, kepada semua penyelenggara, Alfitra meminta menjaga netralitas dan profesionalisme. Sebab, tugas mereka dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada atasan ataupun masyarakat, tapi juga kepada Tuhan. ”Sumpah jabatan jangan sekadar formalitas dan tidak dihayati setiap saat,” pungkasnya. (jpc)
Lakukan Pelanggaran, 188 Penyelenggara Ad Hoc Diperiksa Internal KPU
