PALU EKSPRES, PALU – Perwakilan Ombudsman di Sulawesi Tengah, mempertanyakan sikap diam pemerintah di daerah ini, baik itu gubernur, bupati dan wali kota, terhadap terus bertambahnya kasus Covid-19 di Sulteng seolah tak terkendali. Kepala Perwakilan Ombudsman RI – Sulawesi Tengah, Sofyan Farid Lembah, mengatakan, mestinya ada penjelasan kepada publik soal lonjakan saban hari, sebagaimana yang terpantau di pusat data dan kebencanaan (Pusdatina) Pemprov Sulteng.
Sofyan menambahkan, sebenarnya dalam kasus Covid-19, lonjakan-lonjakan kasusnya perlu dibarengi dengan penjelasan dari otoritas, sehingga ada sikap antisipatif dari warga. Misalnya, soal penyebab lonjakan itu disebabkan oleh liburan atau ada penyebab lainnya. ”Penjelasan semacam itu dibutuhkan publik, tidak sekadar menyampaikan data,” cetus Sofyan.
Ditanya apakah gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) memberi kontribusi besar terhadap pertambahan pasien di setiap daerah, Sofyan tidak berani berspekulasi.
Namun ia menduga, korelasinya bisa saja ada. Namun ia tidak mempunyai bukti yang sahih soal pilkada. Data Bawaslu tidak banyak mengungkap soal korelasi dua kejadian tersebut. Pihaknya aku mantan Dosen Hukuk Universitas Tadulako ini sempat melakukan kajian disejumlah daerah seperti Kota Palu, Sigi dan Parigi Moutong soal persiapan pelaksanaan Pilkada khususnya terkait alat pelindung diri (APD) para penyelenggara di lapangan. Termasuk bagaimana protokol kesehatan dijalankan di tempat pemungutan suara.
Sesuai temuan Ombudsman tidak ada pelanggaran prosedur tetap (protap) bahkan penyelenggara Pilkada serentak 2021 dilaksanakan sejalan dengan prosedur protokol kesehatan yang baik. Untuk memastikan keamanan para penyelenggara, usai Pilkada seluruh petugas dari komisioner hingga petugas di KPPS baik KPU dan Bawaslu menjalani rapid test.
Hasilnya ada beberapa petugas di Parigi Moutong ada 7 orang yang reaktif. Kemudian mereka ini dikeluarkan dari tim. Sementara di Sigi, Ketua KPU yang sebelumnya positif Covid menjelang pelaksanaan kini bahkan sudah dinyatakan sembuh.
Lebih jauh ia mengatakan, jika diamati data Pusdatina Provinsi di Bulan Desember dan Januari ini memang terdapat curva kenaikan drastis sepertu yang terjadi di Kota Palu, Morowali, Banggai, Poso dan Parigi Moutong. Namun menurut dia, data itu tidak menunjukkan adanya klaster Pilkada. Sayangnya, ini tidak ada penjelasan resmi baik pemerintah provinsi maupun Pemkab dan Pemkot soal klaster tersebut. ”Justru yg menarik saat ini banyak data menunjukkan pasien positif Covid justru dari petugas medis baik di Poso, Banggai maupun di kota Palu khusus di RS,” katanya. Sekali lagi penjelasan kepada publik harus ada, tidak didiamkan seperti saat ini. (kia/palu ekspres)
