PALU EKSPRES, PALU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palu telah menerima Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) nomor 95/PAN.MK/ARPK/01/2021 dari Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Senin 18 Januari 2021.
Sebagaimana dikutip dari laman website mkri.id, setiap permohonan yang dinyatakan memenuhi persyaratan akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) melalui sistem e-BRPK. Pemohon akan menerima ARPK sebagai bukti pencatatan permohonan dalam BRPK.
Dalam ARPK ini tertulis bahwa pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu pukul 10:00 WIB, telah dicatat dalam buku BRPK Permohonan Perselisihan Hasil (PHP) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, dengan registrasi perkara NOMOR 94/PHP.KOT X1X/2021
Yang diajukan Drs Hidayat M Si dan Hj Habsa Yanti Ponulele ST M Si, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020, Nomor Urut 3.
Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Desember 2020 memberi kuasa kepada Riswanto Lasdin, SH MH dkk yang setanjutnya disebut sebagai Pemohon.
Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
Dalam ARPK ini juga disebutkan bahwa perkara segera akan ditetapkan hari sidangnya dan kepada Pemohon, Termohon, dan Bawaslu segera akan diberitahukan mengenai ketetapan tersebut.
Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.
Berdasarkan jadwal sidang di laman website MK yang diterima KPU Palu, pemberitahuan sidang pertama PHP kepala daerah (Kada) terjadwal mulai 18 Januari sampai dengan 20 Januari 2021.
Kemudian pemeriksaan pendahuluan terkait kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti pada 26 sampai 29 Januari 2021. Dan pengucapan ketetapan sebagai pihak terkait pada 26 sampai 29 Januari 2021.
Selanjutnya pemeriksaan persidangan dan rapat permusyawaratan hakim pada 1 sampai 11 Februari 2021.
Pengucapan putusan dan ketetapan, permohonan yang tidak diputus pada putusan akhir pada 15 sampai 16 Februari 2021.
Pemeriksaan persidangan lanjutan dan rapat permusyawaratan hakim pada 19 Februari sampai 18 Maret 2021.
Dan pengucapan putusan /ketetapan perkara PHP 19 sampai 24 Maret 2021. Sedangan penyerahan atau penyampaian salinan putusan/ketetapan kepada pemohon/termohon, pihak terkait dan Bawaslu pada 19 sampai 24 Maret 2021.
Serta penyerahan atau penyampaian salinan putusan/ketetapan kepada pemohon/termohon, pihak terkait dan Bawaslu, Pemerintah daerah, DPRD pada 19 sampai 29 Maret 2021.
Ketua KPU Palu, Agussalim Wahid membenarkan pihaknya telah menerima pemberitahuan ARPK tersebut, pada Senin (18/1/2021).
Menurut dia, pihaknya kemudian menunggu jadwal sidang yang akan ditetapkan selanjutnya oleh MK.
Terhadap ARPK tersebut, pihaknya jelas Agus telah mempersiapkan jawaban dalam statusnya sebagai termohon pada PHP Pilwakot Palu ini. (mdi/palu ekspres)
