PALU EKSPRES, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng siap melaksanakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemprov Sulteng. Komitmen itu disampaikan saat rapat koordinasi birokrasi dan pengadaan calon ASN secara virtual. Rakor ini dibuka Wapres Ma’ruf Amin, Kamis (4/3/2021). Penyederhanaan birokrasi lanjut Wapres tidak boleh sampai merugikan karir dan kesejahteraan ASN.
“Oleh karena itu, saya minta bagi (Pemda) yang belum agar segera menuntaskan penyederhanaan sesuai arahan Presiden,” harapnya ke Pemda se Indonesia.
Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo melaporkan bahwa penyederhanaan birokrasi di seluruh instansi K/L dan Pemda ditargetkan tuntas 30 Juni 2021.
Target itu jelasnya diperbarui dari rencana semula yaitu akhir Desember 2020 akibat dampak dari pandemi COVID 19 dan Pilkada serentak 9 Desember 2020. Saat ini ungkapnya proses penyederhanaan di instansi K/L sudah mencapai 90% atau lebih dari 38 ribu jabatan administrator (eselon 3 dan 4) berhasil dipangkas dan dikonversi ke jabatan fungsional.
Sedang untuk mempercepatnya di daerah, maka kementerian yang dipimpinnya akan meningkatkan koordinasi dengan Kemendagri yang membawahi seluruh Pemda provinsi dan kabupaten/kota. “Penyederhanaan birokrasi harus sampai ke jantung dan paru-paru secara menyeluruh,” ujar menteri menegaskan urgensinya.
Terkait pengadaan Calon ASN 2021 yang terdiri dari PPPK dan PNS akan berdasarkan kebutuhan di lapangan bukan lagi atas keinginan instansi K/L maupun Pemda. Guru dan tenaga kesehatan menjadi komposisi terbanyak dalam pengadaan aparatur yang tahapannya dimulai akhir Maret nanti.
Rakor diikuti oleh Pj. Sekda H. Mulyono, dan pejabat terkait yang membidangi organisasi dan kepegawaian daerah. Penyederhanaan tersebut memiliki keterkaitan dengan visi Indonesia Maju 2045. (humas)
