PALU EKSPRES, PALU – Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Palu berkomitmen memperkuat isu kebencanaan dan ketahanan iklim dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang saat ini tengah dibahas. Untuk kepentingan itu, Bappeda melalui fasilitas Yayasan Care Peduli telah melaksanakan forum konsultasi publik yang khusus membahas isu kebencanaan, pada Kamis 1 April sampai Sabtu 3 April 2021 di Kampoeng Nelayan Palu. Kegiatan ini melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), aktivis penggiat kebencanaan dan para Camat se Kota Palu.
Kepala Bidang Data dan Informasi Bappeda Palu, Ibnu Mundzir menjelaskan, pihaknya menginginkan isu kebencanaan dan ketahanan iklim tidak hanya menjadi isu pelengkap dalam rencana pembangunan daerah lima tahunan. “Karenanya isu ini kita dorong sedari awal. Sehingga bukan hanya sebagai isu pelengkap semata atau flavour isu semata. Namun benar benar bisa sebagai mainstreaming pelaksanaan pembangunan. Makanya dalam dokumen perencanaan, isu kebencanan sudah dibicarakan dari tahap tujuan, sasaran, startegi dan arah kebijakan,” jelas ibnu Mundzir, Senin (5/4/2021).
Menurutnya, kegiatan rancangan awal RPJMD yang saat ini tengah berproses, pada prinsip hanya bersifat konsultasi dan Focus Group Discussion (FGD) terlebih dahulu. Sementara itu hasil dari forum konsultasi publik akan ditindaklanjuti kemudian dengan kerja studio yang lebih teknis. Untuk membedah dan menyusun kembali berbagai masukan dari forum tersebut.
Lalu selanjutnya masuk kedalam struktur dan teknis penyusunan RPJMD. Hal itu kata dia sesuai Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Ibnu menyebut sangat berterimakasih kepada semua pihak yang berkontribusi terhadap forum konsultasi publik. Seperti yayasan care peduli yang telah membantu kegiatan itu.
“Semoga pembuatan rencana awal RPJMD bisa semakin mendekati hal yang diharapkan. Seingga pada saat Musrenbang rancangan awal bisa semakin baik lagi,”sebutnya.
Ia berharap melalui forum konsultasi publik tersebut, unsur kebencanaan dan perubahan iklim bisa masuk sebagai mainstream dalam dokumen perencanaan yang bersifat strategis. Serta bisa dijadikan semacam inovasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. “Sebab setiap daerah bisa menstreaming tema pembangunannya. Baik yang diperoleh secara teknokratis, partisipatoris, bottom up dan top down atau malah bersifat politis,” pungkasnya. (**/mdi/palu ekspres)
