PALUEKSPRES, PALU– Momen peringatan tiga tahun bencana gempa Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo) dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk kembali mengenang sekaligus memberi edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya mitigasi kebencanaan untuk meminimalisir dampak bencana.
Seperti yang dilakukan oleh Physics Sosiety of Indonesia (PSI) cabang Sulawesi Tengah yang merupakan akademisi Untad dari FKIP dan MIPA Fisika Untad, menggelar seminar kebencanaan melalui virtual, Selasa (28/9/2021).
Seminar yang mengangkat tema Sulawesi Tengah Siaga Melalui Pendidikan Tanggap Bencana, dibagi dalam dua sesi dengan menghadirkan delapan narasumber. Sesi pertama atau sesi pleno, menghadirkan narasumber Pengamat Kebencanaan Sulawesi Tengah yang juga merupakan dosen Universitas Tadulako (Untad), Drs. Abdullah MT, Dr. Pepen Supandi, S.ST, M.Si selaku Seksi Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami, serta Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng Dr. Muhlis, SPd, M.Si.
Selanjutnya, sesi ke dua atau sesi pararel sekaligus menghadirkan lima narasumber. Yaitu, Dr. Sahrul Saehana, M.Si selaku ketua PSI cabang Sulawesi Tengah yang juga dosen Untad, Muh. Rusli, S.Si, M.Si selaku dosen Untad, Dr. Unggul Wahyono (dosen Untad), Mauluddin Kurniawan, M.Sc (dosen Untad), serta Ni Made Wiwik A, M.Ed (dosen Untad).
Abdullah sebagai pemateri pertama dalam seminar ini, menyentil mengenai belum adanya regulasi yang bisa menjadi acuan penerapan pendidikan tanggap bencana dari sisi muatan lokal. “Betapun indahnya terori yang dihasilkan untuk muatan lokal pendidikan tanggap bencana, tapi kalau tidak ada regulasi sebagai payung hukum untuk penerapannya, sulit juga diimplementasikan di lapangan,” kata mantan Dekan MIPA Untad tersebut.
Sementara itu Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng Dr. Muhlis, SPd, M.Si, dalam paparannya menjelaskan mitigasi bencana akan dimuat dalam kurikulum sekolah. Ia mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo pada sidang kabinet paripurna, 7 Januari 2019 bahwa sebagai Negara di tempat rawan bencana alam, ring of fire, kita harus siap merespon dan tanggung jawab menghadapi segala bencana alam.
Berangkat dari pernyataan Presiden Jokowi pada sidang kabinet paripurna, 7 Januari 2019 tersebut, Muhlis menjelaskan bahwa mitigasi bencana akan menjadi bagian dari kurikulum nasional yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran baik intra, ekstra, maupun kokurikuler. Namun menurutnya, tidak menjadi mata pelajaran tersendiri karena akan memberatkan proses pembelajaran. Kecuali bagi daerah-daerah khusus yang dapat mengembangkannya menjadi muatan lokal.
Muhlis juga mengutip arahan Presiden yang disampaikan saat Rakornas PB di Surabaya, 2 Februari 2019. Salah satu poin arahan Presiden adalah mengenai edukasi kebencanaan harus dimulai tahun ini (2019,red), terutama di daerah rawan bencana, kepada sekolah melalui guru dan kepada masyarakat melalui para pemuka agama.
Berdasarkan arahan Presiden tersebut lanjutnya, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana. “Jadi saya kira sudah ada regulasinya, tinggal penguatan-penguatan untuk implementasinya di lapangan,” ujar mantanj alumni FKIP Biologi Untad tersebut.
“Edukasi bencana dengan muatan lokal harus dimaksimalkan,” tambahnya sebelum mengakhiri paparannya. (bid/paluekspres)
