PALUEKSPRES, PALU– Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir, meminta pemerintah pusat untuk memperhatikan dan menyetujui beberapa usulan yang diajukan pemerintah Sulteng, salah satunya adalah meningkatkan fiskal daerah dan atau meningkatkan alokasi dana untuk Sulteng.
Menurut Wagub, peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya dapat dilakukan melalui fiskal daerah yang tinggi. “Kalau fiskal daerah rendah, bagaimana daerah bisa melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandas Wagub saat menerima kunjungan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Dr. Lia Kian, MM, Direktur Pembudayaan BPIP Dr. Irene Camelyn Sinaga, A.P.,M.Pd. serta rombongan BPIP, Rabu, 27 Oktober 2021.
“Dengan rendahnya fiskal Sulawesi Tengah sehingga untuk meningkatkan dan mempersiapkan Sulawesi Tengah sebagai pusat logistik dan meningkatkan infrastruktur daerah, Gubernur mengambil kebijakan untuk melakukan skema pinjaman dana sebesar Rp2 Triliun. Olehnya diminta untuk disetujui pemerintah pusat. Kalau tidak disetujui, Kami minta agar ditingkatkan alokasi dana untuk Sulawesi Tengah untuk percepatan Pembangunan Sulawesi Tengah”ujar Wagub.
Menurut Wagub, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan kepada masyarakat. Pemerintah pusat kata dia harus mempersiapkan daerah Sulawesi Tengah menjadi Pusat Logistik ibu kota negara baru.
Wagub juga menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan dapat terinplementasi dengan baik kepada masyarakat. Bila tidak kata dia, bisa membingungkan masyarakat, sebab banyak kebijakan yang belum terinplementasi dengan baik.”Karena Kebijakan Pemerintah sangat berdampak kepada Masyarakat,” tandas bekas bupati Luwuk itu.
Wagub juga menyampaikan agar pengelolaan dana pendidikan secara nasional dapat diarahkan untuk peningkatan mutu pendidikan tidak lagi berorientasi terhadap fisik bangunan sekolah agar tingkat kualitas mutu pendidikan kita dapat meningkat.
Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat Sulteng, Gubernur mendorong kemudahan untuk mendapatkan modal usaha melalui kredit UMKM. Gubernur sudah melakukan MOU dengan BRI untuk menyiapkan Kredit UMKM sebesar Rp5 Triliun dengan skema kredit mudah dan bunga sangat rendah.
Wagub menegaskan untuk meningkatkan aktualisasi Pancasila di masyarakat harus lebih didahulukan peningkatan aktualisasi Sila Kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
“Sehingga Keadilan Sosial menjadi penting untuk meningkatkan Aktualisasi Sila Pancasila,”kata Wagub seperti dalam siaran pers Biro Administrasi Pimpinan kepada Palu Ekspres, Rabu, 27 Oktober 2021.
Wakil Gubernur juga meminta perlu penyederhanaan Demokrasi tetapi jangan sampai mengubah Pemilu secara langsung dengan tidak langsung tetapi perlu dipotong beberapa tahapan perhitungan hasil pemilihan atau dilakukan secara elektronik.
Sementara itu, Dr. Irene Camelyn Sinaga, A.P., M.Pd, menyampaikan bahwa sesuai hasil, nilai Indeks aktualisasi Pancasila di Palu, Sulawesi Tengah memiliki penilaian di atas rata-rata nasional. Menurutnya, Pemimpin daerah perlu juga memberi masukan yang akan dijadikan masukan kepada Presiden.
Sementara Dr. Lia Kian, MM staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP menyampaikan bahwa instensitas BPIP di Sulawesi Tengah sangat luar biasa dan tinggi untuk membangun eksisten aktualisasi setiap Sila Pancasila. Dia mengatakan memang tidak mudah untuk mewujudkan visi dan misi bangsa untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada Masyarakat.
Sulawesi Tengah memiliki Indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2019-2020 memiliki Nilai di atas rata-rata Nasional. Namun demikian, tidak disebut berapa nilai tersebut.
Dr. Idris Hemay, M.Si, Peneliti Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila menyampaikan bahwa Sulteng memiliki indeks aktualisasi Pancasila di atas rata-rata Nasional tetapi sila ke-5 dan Sila-2 Pancasila perlu penguatan aktualisasinya di Sulteng.
Hasil kajian bahwa Alkhairat memiliki peran yang tinggi terhadap Indeks Aktualisasi Pancasila di Sulawesi Tengah. “Semoga lebih banyak lagi lembaga-lembaga yang bisa mendukung peningkatan aktualisasi Pancasila. (aaa/paluekspres)
