“Sekretariat TNP2K yang berada di bawah koordinasi Wapres siap membantu perbaikan DTKS tersebut,” tambahnya.
Terkait teknis pendataan, menurut Masduki, Wapres setuju pendataan rumah tangga miskin dan rentan dikembalikan kepada BPS. Menurut Wapres lembaga yang paling kompeten untuk melakukan pendataan ini adalah BPS.
“Seperti diketahui, pendataan rumah tangga miskin dan rentan yang akan digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial harus dilakukan secara satu per satu (door to door) untuk seluruh rumah tangga miskin dan rentan, sehingga tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat,” ungkapnya.
Terakhir mengenai masalah penyaluran bantuan sosial, Masduki menerangkan bahwa Presiden dan Wapres telah menyetujui untuk daerah yang sulit dan belum terjangkau perbankan, penyaluran dapat dilakukan oleh PT Pos.
“Namun demikian, untuk daerah yang terjangkau perbankan penyaluran tetap dilakukan melalui bank. Hal ini juga untuk mendukung financial inclusion agar seluruh lapisan masyarakat termasuk mereka yang kurang mampu memiliki akses terhadap perbankan sehingga lebih leluasa dalam melakukan kegiatan ekonomi,” pungkas Masduki. (Setwapres/PaluEkspres)
