Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Tim APD) Pemerintah Kota Palu dikritisi oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu karena menetapkan anggaran merujuk pada Perwali namun tanpa melalui mekanisme pembahasan di Banggar.
Hal itu terungkap pada rapat Banggar, Selasa (4/4/10/2022) sore, di ruang utama DPRD Kota Palu, membahas hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Tengah terhadap dua rancangan perda (Ranperda) Kota Palu. Ke dua Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Perwali Kota Palu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Baca juga: DPRD Kota Palu Gelar Paripurna, Bahas Dua Ranperda
Syarif menegaskan, penetapan anggaran berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali), seharusnya tetap mematuhi mekanisme pembahasan, yaitu melalui pembahasan di Banggar DPRD Kota Palu.
“Hari ini telah dibuktikan dengan jelas, dari dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu yang telah ditetapkan target pendapatannya tanpa konfirmasi dari Banggar DPRD Kota, dari target 30 miliar rupiah malah tiba-tiba diturunkan menjadi 15 miliar rupiah dan kini tinggal 5 miliar rupiah,” kata Anggota Banggar DPRD Kota Palu Mohammad Syarif.
Ia menjelaskan, sikap dan pandangan yang dilontarkan terhadap kebijakan Tim Anggaran Pemkot, tanpa pretensi pribadi, melainkan hanya menyuarakan aspirasi masyarakat yang selama ini menjerit karena himpitan persoalan ekonomi.
Baca juga: Cawu III, DPRD Genjot Dua Ranperda
“Ketika kami minta dari DPRD untuk menghadirkan kajian itu, itu bukan untuk kepentingan kami. Di luar sana rakyat menjerit, ketetapan anda berdasarkan Perwali itu sangat mencekik,” kata Syarif.
Makanya, Syarif meminta, dalam menentukan pembahasan anggaran ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu ada bahan evaluasi, ada kajian-kajian akademis yang ditelaah secara bersama-sama di DPRD Kota Palu melalui Banggar. Sehingga, nantinya sudah dapat diperoleh gambaran potensi manfaatnya untuk masyarakat Kota Palu.
“Saya mohon ini menjadi perhatian kita semua, terutama Tim APD Kota,” ujarnya.
Ridwan Basatu, anggota Banggar DPRD Kota Palu lainnya juga ikut menyoroti kinerja dari Tim APD Kota Palu.
Menurutnya, Tim Anggaran Pemkot selalu membuat kesalahan soal pengetikan naskah dokumen dalam pembahasan di Pansus. Dan, kesalahan pengetikan tersebut selalu berulang.
“Memohon kepada Pemerintah Kota Palu, khususnya Tim APD Kota. Jangan lagi terulang seperti yang kemarin, yang salah-salah dokumen diturunkan ke Pansus, tolong diteliti oleh tim agar tidak lagi terulang-ulang seperti itu,” ujarnya. (bid/paluekspres)
