Harga Gabah di Petani Anjlok, namun harga beras Tetap tinggi di Tingkat Konsumen. Ada Apa?Pengamat dan kolumnis pangan Khudori menyoroti kebijakan pangan nasional yang disebutnya mis-orientasi. Menurutnya, masalah pangan muncul lantaran karakteristik pengelolaannya didominasi orientasi pasar, kecuali beras.
“Semua diserahkan pasar. Di dunia, pasar pangan itu distorsif, artifisial dan tidak mencerminkan efisiensi yang sebenarnya. Sebab, ada subsidi-subsidi pada proses produksinya, sehingga seakan-akan harga pangan murah,” jelasnya. Demikian Kata Khudori dalam siaran pers Nagara Institute, Rabu (1/3/2023) soal Harga Gabah di Petani Anjlok, namun harga beras Tetap tinggi di Tingkat Konsumen. Ada Apa?
Di sisi lain, terjadi monopoli oleh segelintir pelaku distribusi pangan, terutama beras.
Akibatnya, terjadi ketidakwajaran atau ketidakseimbangan antara di tingkat produksi dan konsumen. Kondisi seperti ini jelas merugikan petani sekaligus konsumen, dan diuntungkan adalah segilintir distributor yang memonopoli perdagangan. Ini menjawab pertanyaan soal harga gabah di petani anjlok, namun harga beras Tetap tinggi di Tingkat Konsumen. Ada Apa?
Selain itu, menurutnya, masalah pangan di Indonesia lebih diperlakukan sebagai komoditas politik ketimbang komoditas ekonomi. Hal itulah yang menyebabkan kebijakan pemerintah di bidang pangan dan atau pertanian selalu parsial dan tidak menyeluruh. Sehingga tidak bisa benar-benar menyelesaikan masalah pangan nasional. Karena itulah, meskipun dalam sepekan
terakhir harga gabah di tingkat petani menjelang panen raya anjlok, ternyata tidak diikuti penurunan harga beras di tingkat konsumen.
“Kita lihat, meskipun harga gabah di tingkat sudah anjlok, ternyata harga beras tetap tinggi di tingkat konsumen. Ada distorsi di sana,” tegasnya.
Ditambahkannya, dengan harga pangan tinggi dan daya beli rendah, akibatnya masyarakat kita mengonsumsi pangan yang kurang bergizi.
Hingga saat ini pemerintah sendiri belum menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP), namun harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sudah anjlok. Sementara itu, harga beras di pasaran tetap tinggi dan belum ada tren penurunan. Pemerintah diminta segera merumuskan kebijakan komprehensif di bidang pangan agar tercipta kewajaran pada ketersediaan dan harga pangan.
Anomali harga ini menjadi perdebatan panas pada Focus Group Discussion (FGD) tentang pangan yang diselenggarakan Nagara Institute di Palembang, Selasa (28/2/2023).
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengaku pihaknya terus menyiapkan berbagai upaya untuk memperbaiki tata kelola pangan nasional ini. Sampai saat ini, menurutnya, pemerintah memang belum menetapkan HPP. Namun, ia mengakui penurunan harga gabah di tingkat petani sudah terjadi.
“Yang sudah baru surat edaran yang dibuat berdasarkan hasil kesepakatan dengan para pelaku industri pangan,” kata Arief.
Belum lama ini, Bappenas memang telah membuat surat edaran berisi kesepakatan harga batas atas GKP di tingkat petani Rp .4.550 per kilogram, GKP di tingkat penggilingan Rp 4.650 per kilogram, dan Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan Rp 5.700 per kilogram.
Sementara, batas atas beras medium disepakati Rp 9000 per kilogram. Sebagai dampak dari surat edaran tersebut, harga gabah di tingkat petani di berbagai daerah
langsung anjlok. Di beberapa daerah di Jawa Timur, misalnya, harga GKP sudah anjlok dari sebelumnya Rp 5.600 menjadi hanya Rp 3.500 per kilogram. Sementara, harga beras medium di tingkat konsumen tetap tinggi, masih di atas Rp 10.000 per kilogram.
Mencermati masalah tersebut, Arief Prasetyo Adi menjelaskan, kesepakatan harga dalam surat
edaran tersebut dimaksudkan agar terjadi kewajaran harga mulai dari hulu hingga hilir, mulai
dari tingkat petani hingga konsumen.
“Sekarang ini harga memang tidak normal. HPP masih belum dikeluarkan secara resmi. Kami sedang menyiapkan HPP. Tapi membicarakan masalah pangan tidak boleh sepotong-sepotong, harus menyeluruh mulai dari hulu sampai hilir,” kata Arief Prasetyo.
Badan Pangan Nasional yang baru berumur setahun ini, menurut Arief, juga sedang menyiapkan berbagai kebijakan dan strategi yang menyeluruh menyangkat masalah pangan mulai dari hulu sampai hilir. Misalnya soal harga, tidak bisa di tingkat hulu harga ditekan, lalu di hilirnya tidak dijaga. Harus ada kontinuitas dan keseimbangan.
“Boleh mengambil keuntungan, tapi harus tetap
dalam batas kewajaran,” ujarnya. Bulog disebutnya akan menyerap hasil panen dari petani. Sebab, menurutnya, Bulog memang ditugaskan untuk itu dan memiliki dana yang cukup untuk menyerap produksi petani. Bulog,
menurutnya, punya dana untuk menyerap produk petani sebesar Rp 20 triliun saat ini.
Mengomentari penjelasan Kepala Badan Pangan tadi, Khudori menyarankan agar pemerintah segera menetapkan HPP yang tidak merugikan petani, namun juga tidak memberatkan konsumen. HPP, menurutnya, bisa menjadi instrumen yang menutup peluang terjadinya moral hazard.
“Yang penting ada instrumen bagaimana petani tidak dirugikan, tidak memberat konsumen, dan tidak mematikan pengusaha penggilingan kecil,” ujarnya.
Solusi Komprehensif Soal Harga Gabah di Petani Anjlok, Namun Harga Beras Tetap tinggi di Tingkat Konsumen
Tak hanya soal ketersediaan dan harga pangan yang menjadi perdebatan panas peserta FGD. Muncul juga desakan agar pemerintah membuat grand design tata kelola pangan nasional yang komprehensif agar terbangun ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Salah satunya dari Gubernur Sumsel Herman Deru. Ia berharap agar pemerintah pusat lebih banyak membuat kebijakan dan langkah-langkah yang lebih menguntungkan petani. Sebab, menurutnya, tanpa dorongan dan insentif dari pemerintah pusat, produktivitas pangan berkelanjutan sulit untuk diwujudkan.
“Petani kita tak bangga dengan profesinya. Generasi milenial tak tertarik menjadi petani. Bagaimana mau tertarik kalau pendapatannya cuma setara Rp100 ribu,” katanya.
Yang menjadi persoalan, menurut Gubernur, para petani adalah mereka yang masih merasa menjadi buruh di lahannya sendiri.
“Inilah yang masih kita upayakan. Petani ini masih merasa menjadi buruh di lahannya, karena memang hasil yang didapat petani jauh dari kata cukup,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Tri Wahyudi Saleh, menyampaikan sejumlah kendala dalam mendukung peningatan produksi pangan. Salah satunya, misalnya, masalah pasokan fosfat.
“Pemerintah harus menyiapkan agar bahan baku pupuk selalu tersedia yang cocok dengan kebutuhan petani kita,” katanya.
Harapan serupa juga disampaikan kalangan perbankan yang terlibat dalam FGD ini. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumsel-Babel Achmad Syamsudin berharap pemerintah menyiapkan strategi agar para pelaku industri pangan mulai dari hilir hingga hulu menjadi bankable.
Sebab, menurutnya, potensinya memang sangat besar jika tata kelola pangan dilakukan dengan
baik. Ia mencontohkan, saat ini BPD Sumsel-Babel sudah menyalurkan KUR sebesar Rp 2,4 triliun dengan NPL di bawah 1 persen.
“Ini menunjukkan potensi ekonomi di bidang pangan ini sangat besar,” katanya.
Kegiatan ini merupakan rangkaian rally FGD Nagara Institute setelah sebelumnya di laksanakan di Jakarta, Bandung dan Makassar.
Hadir dalam FGD ini Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Deputi I Badan Pangan Nasional, (Direktur Ketersediaan dan Stabilitas Pangan) Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, pengamat ketahanan pangan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori, peneliti senior Nagara Institute Dr Nurkholis. FGD yang dipandu Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal . (aaa/PaluEkspres)
