Palu, PaluEkspres.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) mengusulkan sebanyak 251 Remisi Khusus Natal kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) di seluruh Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara se-Sulteng.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Ricky Dwi Biantoro seusai pelaksanaan apel kesiapan Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2023 di Halaman Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu, Rabu (20/12/2023).
“Tercatat 251 orang telah memenuhi syarat dan telah kami usulkan untuk menerima remisi Natal, ini adalah hak mereka yang telah begitu baik menjalani masa pembinaannya,” kata Hermansyah.
Hermansyah pun menjelaskan bahwa penyerahan remisi secara simbolis akan dilakukan di Rutan Poso pada tanggal 25 Desember mendatang. Ia pun memastikan bahwa penyerahan remisi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku baik administratif maupun substantif.
“Kita pusatkan di Rutan Poso pada tanggal 25 Desember mendatang, kami juga memastikan bahwa Remisi ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, Ricky menguraikan bahwa 251 WBP yang diusulkan mendapatkan remisi tersebut tersebar di seluruh Lapas dan Rutan di Sulawesi Tengah. Di antaranya, Lapas Palu 41 orang, Lapas Luwuk 47 orang, Lapas Ampana 13 orang, Lapas Toli Toli 11 orang, Lapas Kolonodale 42 orang, Lapas Leok 03 orang.
Selanjutnya, Lapas Parigi 13 orang, Lapas Perempuan Palu 11 orang, Rutan Palu 06 orang, Rutan Donggala 18 orang, Rutan Poso 46 orang dan 01 Anak berhadapan hukum (ABH) dari Lapas Luwuk.
“Semuanya tersebar dari seluruh satuan kerja pemasyarakatan di Sulawesi Tengah ini,” ungkap Ricky.
Ia pun menerangkan bahwa remisi khusus tersebut diberikan kepada narapidana dan anak binaan yang beragama Kristen, besaran remisinya pun berkisar selama satu bulan sampai enam bulan.
“Narapidana yang diajukan menerima remisi itu merupakan narapidana yang telah memenuhi sejumlah syarat, seperti berkelakuan baik hingga telah menjalani pidana minimal enam bulan kurungan,” katanya. (Humas Kemenkumham Sulteng)
