Palu, PaluEkspres – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan kemiskinan di Sulawesi Tengah (Sulteng) berhasil ditekan hingga persentasenya turun di akhir tahun 2023. Turunnya pengangguran dan kemiskinan ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulteng.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulteng pada akhir 2023 berada di angka 2,95 persen, turun 0,05 persen dibandingkan dari tahun sebelumnya, yakni 3,75 persen.
“Atas capaian ini, Sulawesi Tengah menempati peringkat ke lima secara nasional, di bawah Provinsi Nusa Tenggara Barat,” kata Gubernur Sulteng H. Rusdy Mastura saat memimpin rapat internal di ruang kerjanya, Selasa (23/1/2024), sebagaimana dikutip dari rilis Biro Adpim Setdaprov.
Rapat internal yang dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr. Hj. Rohani Mastura, M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. H. Rudi Dewanto, SE, MM, Asisten Administrasi Umum M. Sadly Lesnusa, S.Sos, M.Si, Karo Hukum Adiman, SH, M.Si, Karo Adm Pembangunan Drs. Abdul Raaf Malik, M.Si, juga terungkap kabupaten kota se-Sulteng yang mengalami penurunan persentasi Tingkat Pengangguran Terbuka.
Kota Palu salah satu di antarnya, mengalami penurunan persentasi TPT yaitu sebesar 6.15 persen pada 2022 atau turun menjadi 5,65 persen di tahun 2023. Kemudian Kabupaten Morowali juga mengalami penurunan dari 3,20 persen tahun 2022, menjadi 3,12 persen di tahun 2023.
“Progress penurunan TPT ini sangat baik dan harus terus ditekan serta dijaga kestabilannya,” ujar Gubernur Rusdy.
Namun satu hal yang pasti lanjutnya, bahwa capaian tersebut di atas bisa diraih berkat kerjasama semua stakeholder, termasuk pelaku usaha yang selalu hadir untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Sulteng.
Selain itu, persentase kemiskinan di Negeri Seribu Megalit ini juga mengalami penurunan. Kemiskinan ekstrem dari 3,02 persen tahun 2022, menjadi 1,44 persen di tahun 2023.
Iapun mendorong pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program, dengan melibatkan peran serta stakeholder dan masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. (Biro Adpim/teraskabar)
