Palu, PaluEkspres.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir secara resmi membuka Rapat Konsultasi (Rakon) Tim Penggerak PKK se Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, bertempat di Sriti Convention Hall, pada Selasa (23/4/2024).
Turut hadir Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tengah Dr.Hj.Vera Rompas Mastura,S.Sos,M.Si, Wakil Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tengah Hj. Halima Amir, para ketua TP PKK kabupaten/kota Se Sulteng, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Rony Hartawan, para kepala perangkat daerah, pimpinan Bank Sulteng, perwakilan Ketua Bhayangkari, perwakilan Persit Kartika Chandra Kirana dan Jalasenastri.
Wagub Ma’mun Amir sebelum menyampaikan sambutannya, terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf Gubernur H. Rusdy Mastura yang sedianya akan menghadiri Rakon Tim Penggerak PKK se Provinsi Sulawesi Tengah.
“Berhubung bapak Gubernur sedang mengikuti kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Hari Otda tingkat Nasional di Jawa sehingga belum dapat menghadiri kegiatan ini,” kata Wagub.
Wagub Ma’mun menjelaskan, Rakon yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK ini merupakan salah satu wadah untuk membahas dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, guna mewujudkan kesejahteraan keluarga.
Selain itu, forum pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi kader PKK dalam pengembangan program PKK yang kreatif dan inovatif.
Masih terdapat program dan kegiatan yang telah ditetapkan namun belum dapat dilakukan oleh pemerintah, akan lebih efektif bila dilaksanakan melalui dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Tim Penggerak PKK secara berkesinambungan.
Oleh karena itu, dukungan Tim Penggerak PKK sebagai mitra pemerintah perlu dioptimalkan oleh perangkat daerah yang mempunyai keterkaitan programnya dengan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, agar dapat memfasilitasi kegiatan PKK diseluruh tingkatan.
Karakteristik dan kelebihan gerakan PKK yang tumbuh dan berkembang dari keluarga dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat serta berada langsung ditengah – tengah masyarakat, merupakan potensi yang perlu diberdayakan dan kembangkan untuk memberikan kontribusi yang besar bagi peyelesaian permasalahan –permasalahan yang dihadapi di daerah.
Ia pun menyampaikan apresiasi atas dikukuhkannya Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten/kota sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu.
Posyandu saat ini tidak lagi hanya berperan sebagi obyek pembengunan tetapi merupakan mitra pemerintah desa dalam mendukung pembangunan yang sejalan dengan otonomi desa sesuai amanat Undang Undang nomor 2014 tentang Desa.
Konsekuensi dari penguatan posisi seperti ini menuntut kesiapan segenap jajaran Tim Penggerak PKK untuk lebih tertib dalam pengelolaan Posyandu.
Selanjutnya, ia mengajak Tim Penggerak PKK untuk meningkatkan kinerja dengan menjalin kerjasama dengan lintas perangkat daerah sebagai mitra kerja Tim Penggerak PKK, dan kepada pimpinan perangkat daerah agar senantiasa lebih terbuka dalam pelaksanaan program yang ada kaitannya dengan Pokjanal Posyandu agar lebih efisien dan efektif.
Karena gerakan PKK memiliki sebuah kekuatan positif yang mampu memberikan manfaat bagi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan melalui strategi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.
Ia juga mengharapkan agar forum ini akan mempunyai nilai manfaat yang besar bagi perkembangan gerakan PKK dan patut menjadi perhatian seluruh Pengurus PKK yaitu :
1. perlunya penajaman program prioritas gerakan PKK;
2. perlunya peningkatan kapasitas kelembangaan gerakan PKK di semua jenjang;
3. program pelayan sosial dasar di posyandu tidak hanya fokus pada aspek kesehatan dasar saja tetapi juga aspek pendidikan dasar dan aspek ekonomi keluarga.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, ia berharap agar Tim Penggerak PKK turut berpartisipasi mendorong keluarga-keluarga miskin di pedesaan untuk berperan aktif. untuk menjadi pelaku pembangunan yang benar – benar tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi, dan paham terhadap program serta kebijakan pemerintah daerah.
Sementara Ketua TP PKK Dr. Hj. Vera Rompas Mastura,S.Sos, M.Si., menyampaikan pelaksanaan 10 program pokok PKK pada hakekatnya harus bersinergi dengan pemerintah daerah.
Ia juga mengajak Tim Penggerak PKK saling berkoordinasi guna menyamakan persepsi untuk menyelesaikan segala permasalahan. (Biro Adpim)
