Jakarta, PaluEkspres.com – Program Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan. Program pendidikan dasar yang menyasar anak-anak dari latar belakang keluarga miskin dan miskin ekstrem ini, juga akan diselaraskan dengan Program Bantuan Sosial (Bansos) lainnya untuk pemberdayaan keluarganya.
Demikian terungkap dalam kegiatan Double Check dengan tema “Rakyat Dilindungi Negara, Sejauh Mana?” Pembicara dalam diskusi publik ini, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengungkapkan saat dirinya dan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dilantik, Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan mereka menyelesaikan masalah kemiskinan.
“Dari data BPS 3,1 juta masyarakat miskin ekstrem harus selesai sebelum 2026. Sedangkan 8,57% atau sekitar 24 juta jiwa rakyat miskin, pada 2029 sudah harus di bawah 5%,” katanya, Sabtu (24/5/2025).
Menurut Wamensos, kementeriannya tentu tak bisa bergerak sendiri dalam tugas berat ini. Harus ada sinergi lintas kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah. Ia lantas mencontohkan profil Naila, sosok anak yang pernah diperkenalkan Presiden Prabowo dalam acara Halalbihalal Presiden RI bersama Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI-Polri di Balai Kartini, Selasa (6/5/2025).
“Contoh Naila di Makassar itu yang rumahnya masih dari bedek beratap seng, tanahnya masih sengketa pula. Kita urus bersama-sama. Anaknya kita ambil masuk Sekolah Rakyat, kemudian kami koordinasi dengan walikota. Anaknya diurus, keluarganya diurus, termasuk rumahnya juga diurus. Makanya semua kementerian dilibatkan,” urai Wamensos dalam acara yang digagas Gempita di Galeri Cemara itu.
Tugas Kemensos fokus di perlindungan dan jaminan sosial. Hampir semua anggaran yang dikelola mencapai Rp75 triliun untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kedua program ini disalurkan langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM) melalui cash transfer ke rekening masing-masing.
Lebih lanjut, Wamensos menyampaikan saat ini 65 Sekolah Rakyat siap beroperasi pada Juli ini seiring tahun ajaran baru. Ke-65 sekolah tersebut memanfaatkan sentral-sentral yang bangunannya memang sudah ada dikelola Kementeran Sosial. Jumlah Sekolah Rakyat akan terus bertambah hingga akhir tahun mencapai 100 Sekolah Rakyat.
Pemerintah daerah akan dilibatkan mendukung terwujudnya Sekolah Rakyat lewat koordinasi, khususnya soal lahan, perizinan, akses jalan, air hingga listrik. Lahan yang diusulkan tidak boleh memiliki masalah atau sengketa. Dukungan lainnya berupa akses jalan, air, listrik, hingga kelayakan bangunannya, sehingga harus ada koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Hal tersebut senada dengan yang disampaikan Deputi 1 Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office-PCO) Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Isra Ramli. Ia menyampaikan ada tiga kementerian yang memiliki mandat dalam memajukan kesejahteraan umum, yakni Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Kesehatan.
“PCO sendiri melakukan koordinasi dengan ketiga kementerian untuk membantu rakyat mencapai kemakmuran. Program-program Presiden Prabowo tidak menyasar kelompok tertentu, tapi bersifat lebih universal atau seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.
Dimensi program pemerintah saat ini bukan hanya melindungi atau membantu masyarakat, melainkan memberdayakan. Ia mencontohkan Program Sekolah Rakyat yang nantinya memiliki ekosistem sebagai multiplier efek.
“Kita beruntung punya Presiden yang memiliki pemikiran besar dan teknokratis. KIta tidak lagi berdebat ideologi, tapi mewujudkan apa yang menjadi tujuan program,” kata Isra. ***
