Balikpapan, PaluEkspres.com — Peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan oleh Prabowo Subianto dinilai menjadi titik balik penting dalam upaya Indonesia melepaskan diri dari ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar.
Pengamat kebijakan publik dan Guru Besar Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menilai RDMP Balikpapan bukan sekadar proyek infrastruktur energi, melainkan penanda kembalinya peran negara dalam menguasai sektor strategis yang selama bertahun-tahun diwarnai persoalan tata kelola.
Ia mengingatkan bahwa proyek modernisasi kilang yang mulai dibangun sejak 2019 tersebut sempat dililit berbagai masalah, mulai dari pembengkakan biaya, keterlambatan pembayaran, hingga menurunnya kepercayaan mitra internasional. Pada satu fase krusial, kontraktor asing bahkan mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase internasional.
“Kondisi itu membuat proyek hampir kehilangan momentum. Padahal sejak awal RDMP Balikpapan dirancang sebagai tulang punggung kemandirian energi nasional,” ujar Trubus, Senin (12/1).
Menurut Trubus, perubahan signifikan terjadi ketika pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo mengambil langkah lebih tegas dalam menata ulang proyek tersebut. Negara tidak hanya melanjutkan pembangunan, tetapi juga memastikan kepastian kebijakan dan komitmen penyelesaian proyek.
“Yang dilakukan bukan sekadar meneruskan pekerjaan teknis, melainkan membongkar ulang relasi kuasa di sektor energi. Negara kembali mengambil kendali dan memastikan proyek strategis tidak lagi menjadi ladang rente,” ujarnya.
Dalam industri energi, kata Trubus, kepastian politik dan konsistensi kebijakan sering kali lebih menentukan dibandingkan insentif semata.
Secara teknis, RDMP Balikpapan dirancang memiliki kapasitas pengolahan hingga 360 ribu barel per hari. Kilang ini akan menghasilkan BBM berstandar Euro 5 yang lebih bersih dan rendah emisi, sekaligus produk petrokimia bernilai tambah tinggi seperti propylene dan LPG. Kompleksitas kilang juga meningkat signifikan, tercermin dari lonjakan Nelson Complexity Index.
“Ini menunjukkan bahwa kilang Balikpapan tidak lagi sekadar meningkatkan volume produksi, tetapi sudah masuk pada tahap industrialisasi hilir yang modern dan efisien,” kata Trubus.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa RDMP Balikpapan kini menjadi faktor penentu dalam upaya Indonesia menekan impor solar. Selama satu dekade terakhir, Indonesia tidak pernah absen mengimpor solar, bahkan sempat menembus lebih dari lima juta kiloliter per tahun pada 2022–2023.
“Kombinasi antara beroperasinya RDMP Balikpapan dan kebijakan biodiesel B35 hingga B40 membuka peluang realistis bagi Indonesia untuk lepas dari ketergantungan impor solar mulai 2026,” ujarnya.
Meski demikian, Trubus mengingatkan bahwa tantangan belum sepenuhnya selesai. Transparansi, pengawasan berkelanjutan, dan konsistensi kebijakan perlu dijaga agar proyek ini tidak kembali terjebak dalam persoalan lama.
“RDMP Balikpapan menunjukkan bahwa proyek yang nyaris gagal bisa diselamatkan ketika negara hadir secara tegas. Ini pelajaran penting bahwa persoalan utama kita bukan kekurangan sumber daya, melainkan keberanian politik dalam menertibkan sektor strategis,” katanya.
Ia menegaskan, keberhasilan RDMP Balikpapan menjadikannya lebih dari sekadar proyek energi. “Ini adalah pernyataan arah bahwa kedaulatan energi tidak lagi berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan melalui keputusan yang dieksekusi secara konsisten,” pungkas Trubus.
