Lima puluh tahun lalu, Indonesia menghadapi tiga persoalan yang tampaknya berbeda: sawah yang terancam kekeringan, kebutuhan transportasi massal Jakarta yang semakin mendesak, dan tuntutan pembangunan industri. Namun, ketiganya sebenarnya bertemu pada satu kata yang sangat menentukan perjalanan Indonesia: pembangunan.
PALUEKSPRES.COM — Pada 2 September 1976, Indonesia sedang berada di tengah arus besar pembangunan yang digerakkan pemerintahan Presiden Soeharto. Negara sedang membangun jalan, bendungan, perumahan dan berbagai fasilitas publik, sementara industrialisasi mulai diperluas ke sejumlah daerah. Di tengah optimisme tersebut, persoalan sehari-hari tetap datang silih berganti. Kemarau mengancam pertanian, kota-kota besar membutuhkan sarana angkutan yang lebih baik, dan kebutuhan bahan bangunan terus meningkat seiring dengan pembangunan.
Catatan sejarah pemerintahan Soeharto menunjukkan bahwa persoalan kemarau menjadi perhatian pemerintah pada hari itu. Kondisi kekeringan 1976 dinilai luar biasa dan dibandingkan dengan kemarau berat yang pernah terjadi pada 1972. Pemerintah tidak hanya memikirkan bagaimana menyediakan pangan bagi wilayah yang terdampak, tetapi juga bagaimana menjaga agar masyarakat, terutama petani, tetap memiliki penghasilan ketika kegiatan pertanian terganggu.
Salah satu langkah yang didorong adalah memperbanyak proyek padat karya di daerah yang mengalami dampak kemarau. Dengan cara itu, masyarakat yang tidak dapat mengandalkan sawah untuk sementara waktu tetap memiliki kesempatan memperoleh pendapatan. Pemerintah juga memberi perhatian terhadap lumbung paceklik dan persiapan benih untuk musim tanam berikutnya yang direncanakan mulai Oktober.
Kebijakan tersebut memperlihatkan cara pemerintah pada masa itu melihat persoalan kekeringan. Kemarau bukan hanya persoalan cuaca, melainkan dapat berkembang menjadi persoalan produksi pangan, pendapatan rumah tangga dan stabilitas sosial. Karena itu, responsnya tidak berhenti pada bantuan pangan, tetapi juga diarahkan pada penciptaan pekerjaan dan persiapan agar kegiatan pertanian dapat kembali berjalan ketika musim hujan tiba.
Persoalan semacam itu terasa sangat dekat jika dibandingkan dengan kondisi Indonesia sekarang. Lima puluh tahun kemudian, istilah yang digunakan mungkin berubah menjadi ketahanan pangan, mitigasi kekeringan, cadangan pangan pemerintah atau adaptasi perubahan iklim. Namun, kebutuhan dasarnya tetap sama: bagaimana memastikan masyarakat tidak kehilangan sumber penghidupan ketika alam tidak bersahabat.
KRL Jakarta-Bogor dan wajah baru transportasi Jakarta
Pada hari yang sama, sebuah perubahan penting berlangsung di sektor transportasi. Setelah melalui proses pengadaan dan persiapan sepanjang 1976, kereta rel listrik Jakarta-Bogor mulai melayani perjalanan pada 2 September 1976.
Kehadiran KRL tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki angkutan massal Jakarta dan wilayah sekitarnya. Penelitian mengenai sejarah KRL Jabodetabek mencatat bahwa rangkaian kereta listrik baru didatangkan dari Jepang pada 1976. Sebelumnya, Presiden Soeharto bahkan telah mencoba perjalanan menggunakan kereta listrik dari Gambir menuju Depok pada 12 Agustus 1976 ketika meninjau pembangunan perumahan di Depok.
Pemberitaan Kompas pada 30 Agustus 1976 yang kemudian digunakan sebagai sumber dalam penelitian sejarah perkeretaapian mencatat, “Kereta Rel Listrik Jakarta-Bogor Mulai 2 September”. Perjalanan perdana dilakukan dari Bogor menuju Gambir. Satu rangkaian terdiri atas empat kereta dengan kapasitas sekitar 456 penumpang. Waktu tempuh Bogor-Depok sekitar 25 menit, sedangkan perjalanan Bogor-Gambir sekitar 65 menit.
Angka-angka tersebut mungkin terlihat sederhana jika dibandingkan dengan ukuran sistem transportasi Jakarta saat ini. Namun, pada pertengahan 1970-an, pengoperasian KRL merupakan langkah penting untuk menjawab pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan perjalanan antara Jakarta dengan daerah sekitarnya.
Depok mulai berkembang sebagai kawasan permukiman yang berkaitan erat dengan Jakarta. Karena itu, kereta api tidak hanya dipandang sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai bagian dari pembentukan kawasan penyangga ibu kota. Jalur Jakarta-Bogor menjadi salah satu koridor yang kemudian berkembang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat Jabodetabek.
Menariknya, persoalan yang hendak diselesaikan pada 1976 masih terdengar akrab pada 2026: kemacetan, pertumbuhan kawasan perkotaan, kebutuhan transportasi massal dan perjalanan masyarakat dari kota-kota penyangga menuju pusat kegiatan ekonomi. Bedanya, jika pada 1976 pemerintah baru menghidupkan kembali layanan KRL dengan rangkaian yang masih terbatas, kini kereta komuter telah menjadi bagian dari kehidupan jutaan warga kawasan metropolitan.
Dari Pangkep, industri semen untuk pembangunan
Pada 2 September 1976, pemerintah juga mengambil langkah yang tidak kalah penting di sektor industri. Di Pangkep, Sulawesi Selatan, pembangunan Semen Tonasa II memperoleh persetujuan Bappenas melalui dokumen bertanggal 2 September 1976.
Sumber sejarah perusahaan dan sejumlah penelitian mengenai Semen Tonasa mencatat bahwa Tonasa II merupakan proyek kerja sama pemerintah Indonesia dengan Kanada. Pabrik tersebut dirancang dengan kapasitas awal sekitar 510.000 ton semen per tahun dan kemudian mulai beroperasi pada 1980. Kapasitasnya selanjutnya dioptimalkan menjadi sekitar 590.000 ton per tahun pada 1991.
Tanggal 2 September 1976 karena itu penting sebagai tanggal persetujuan proyek, bukan tanggal pabrik langsung beroperasi. Pembangunan fisiknya berlangsung setelah keputusan tersebut dan Tonasa II baru diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Soeharto pada 28 Februari 1980.
Bagi Indonesia yang sedang mengejar pembangunan, semen memiliki posisi strategis. Hampir semua proyek infrastruktur membutuhkan bahan tersebut. Jalan, jembatan, bendungan, gedung sekolah, perumahan dan berbagai fasilitas publik tidak mungkin dibangun tanpa dukungan industri bahan bangunan yang memadai.
Pembangunan Tonasa II juga menunjukkan bahwa pembangunan pada masa itu tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pengembangan kapasitas industri di Sulawesi Selatan memiliki arti penting bagi kebutuhan pembangunan di kawasan Indonesia Timur. Dalam perkembangannya, Semen Tonasa terus mengalami perluasan dan penambahan kapasitas sehingga jauh berkembang dari pabrik yang direncanakan pada 1976.
Tiga persoalan, satu gambaran Indonesia
Jika ketiga peristiwa tersebut ditempatkan dalam satu bingkai, 2 September 1976 menjadi semacam potret kecil Indonesia pada masa pembangunan.
Di sektor pertanian, pemerintah berhadapan dengan persoalan yang sangat mendasar: bagaimana memastikan masyarakat tetap memiliki pangan dan penghasilan ketika kemarau mengganggu produksi. Di sektor transportasi, negara mencoba mengantisipasi pertumbuhan kota dengan menghadirkan kembali angkutan massal berbasis kereta listrik. Sementara di sektor industri, pemerintah memperbesar kemampuan produksi dalam negeri untuk menopang pembangunan yang sedang berlangsung.
Ketiganya memiliki hubungan yang lebih erat daripada yang terlihat pada awalnya.
Pembangunan membutuhkan industri. Industri membutuhkan transportasi. Pertumbuhan kota membutuhkan angkutan massal. Sementara pembangunan tidak akan berarti banyak jika masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan kehilangan sumber penghidupan karena kekeringan dan kekurangan pangan.
Itulah sebabnya sejarah pembangunan Indonesia pada 1970-an tidak cukup dibaca hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi atau daftar proyek yang selesai dibangun. Di balik proyek-proyek tersebut terdapat upaya pemerintah mengelola kehidupan sehari-hari masyarakat sekaligus menyiapkan fondasi ekonomi untuk jangka panjang.
Pada masa itu, negara memiliki peran yang sangat besar. Pemerintah menentukan arah pembangunan, menyediakan pembiayaan, membangun infrastruktur dan bekerja sama dengan negara lain untuk memperoleh teknologi maupun modal. Model pembangunan seperti ini kemudian menghasilkan berbagai proyek yang jejaknya masih dapat dilihat hingga sekarang.
Lima puluh tahun kemudian
Setengah abad berlalu, Indonesia telah berubah jauh. Jakarta dan wilayah sekitarnya berkembang menjadi kawasan metropolitan yang jauh lebih padat dibandingkan 1976. KRL Jakarta-Bogor yang dahulu hanya terdiri atas rangkaian terbatas kini berkembang menjadi bagian dari sistem transportasi komuter Jabodetabek. Persoalan mobilitas juga menjadi jauh lebih kompleks karena pertumbuhan penduduk, kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi yang terus meluas.
Industri semen pun berkembang dengan skala yang tidak terbayangkan ketika Tonasa II direncanakan. Kapasitas produksi bertambah, teknologi berubah dan jaringan distribusi semakin luas. Namun, kebutuhan dasarnya tetap sama: pembangunan membutuhkan industri nasional yang mampu menyediakan bahan dan produk strategis secara berkelanjutan.
Sementara itu, persoalan kemarau juga belum menjadi cerita masa lalu. Indonesia pada 2026 masih menghadapi risiko kekeringan, perubahan pola cuaca dan tekanan terhadap ketahanan pangan. Teknologi pemantauan cuaca dan sistem irigasi memang jauh lebih maju, tetapi ketika hujan tidak kunjung datang, persoalan yang dihadapi petani pada dasarnya masih serupa dengan yang dirasakan petani lima puluh tahun lalu.
Di sinilah sejarah 2 September 1976 menjadi relevan untuk dibaca kembali.
Indonesia hari ini memiliki teknologi, infrastruktur dan kapasitas ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan lima dekade lalu. Namun, pembangunan tetap diuji oleh persoalan yang sama: apakah pertumbuhan mampu melindungi masyarakat ketika terjadi tekanan, apakah transportasi publik mampu mengikuti perkembangan kota, dan apakah industri nasional mampu menopang kebutuhan pembangunan tanpa menciptakan ketergantungan baru.
Lima puluh tahun lalu, pemerintah menjawab sebagian persoalan itu dengan padat karya dan lumbung pangan, dengan menghidupkan kembali KRL Jakarta-Bogor, serta dengan memperluas kapasitas industri melalui pembangunan Tonasa II. Pada 2026, bentuk kebijakannya tentu berbeda. Tetapi pertanyaan dasarnya masih sama.
Pembangunan pada akhirnya bukan hanya tentang seberapa banyak jalan, pabrik atau kereta yang berhasil dibangun. Ukurannya adalah seberapa jauh semua itu membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih aman, lebih mudah dan lebih sejahtera.
Barangkali itulah alasan mengapa 2 September 1976 layak dikenang. Bukan karena hari itu menghasilkan satu peristiwa monumental, melainkan karena dalam satu hari terlihat tiga wajah Indonesia sekaligus: negara yang harus melindungi rakyat dari dampak kemarau, negara yang sedang belajar mengelola kota yang tumbuh, dan negara yang berusaha membangun kekuatan industrinya sendiri.
