PALU EKSPRES, JAKARTA – Getolnya pemerintah melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK), ternyata bukan karena untuk efisiensi anggaran. Sebelumnya pemerintah berdalih, yang dikejar adalah kualitas UN itu sendiri.
“Sebenarnya biaya penyelenggaraan UNBK dan ujian nasional berbasis kertas pensil (UNKP) selisih tipis. Karena itu tidak signifikan ke efisiensi anggaran,” kata Kapuspendik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Prof Nizam yang dihubungi, Minggu (16/4).
Dia menjelaskan, meski penyelenggara UNBK 50 persen dari jumlah sekolah yang ada, bukan berarti terjadi efisiensi anggaran hingga 50 persen juga. Sebab, dalam pelaksanaan UNBK tetap ada pengawas.
Sayangnya Nizam enggan menyebutkan berapa anggarannya. Dia hanya menyebutkan, penghematan anggaran ada pada biaya pencetakan yang menurun 40 persen. Selain itu pengurangan biaya distribusi soal.
Meski begitu menurut Nizam, hal positif yang diperoleh dengan UNBK, bank soal makin bertambah, hasilnya makin objektif, dan kecurangannya berkurang jauh.
“Kami sudah meminta sekolah yang mengadakan komputer, jangan hanya dipakai saat UN. Komputer harus dipakai untuk kegiatan proses belajar mengajar. Memang ada biaya pemeliharaan, makanya masing-masing daerah harus membantu sekolah dengan mengalokasikannya di APBD,” bebernya.
(esy/jpnn/PE)
