PALU EKSPRES, PALU – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu langsung menggelar rapat mendadak dipimpin oleh Sekretaris Kota Palu, Asri, Selasa 3 Oktober 2017, menyikapi aksi penyegelan kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kota Palu yang terletak di Jalan Cumi-cumi, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi.
Rapat tersebut yang dipimpin oleh Sekretaris Kota Palu, Asri, menghadirkan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan melahirkan keputusan yang pada intinya Pemkot akan melaporkan dalam waktu dekat ini ke aparat hukum mengenai aksi penyegelan kantor Disparekraf Kota Palu yang dilakukan oleh keluarga ahli waris Almarhum H. Sidora-Raniuwa. Sebab, pihak Pemkot beralasan memiliki alas hak terhadap lahan yang di atasnya dibangun kantor Disparekraf Kota Palu.
Untuk diketahui, aksi penyegelan kantor Disparekraf Kota Palu sebagai lanjutan dari ultimatun pengosongan kantor tersebut oleh keluarga ahli waris sebulan sebelumnya, dengan batas waktu 30 September 2017.
“Karena kami dari ahli waris telah menempuh upaya persuasif agar permasalahan lahan yang di atasnya di bangun kantor Dinas Pariwisata Palu bisa dibicarakan secara kekeluargaan dengan pemerintah kota Palu, tapi kelihatannya pemerintah kota tidak ada sama sekali responnya, yah kita segel sekalian saja,” kata Hamdan Idris selaku perwakilan ahli waris keluarga Almarhum H. Sidora-Raniuwa ketika ditemui media ini di lokasi, Selasa (3/10).
Hamdan menegaskan, pihak ahli waris tidak akan mungkin gegabah menyegel kantor Disparekraf Kota Palu kalau tidak memiliki alas hukum untuk bertindak. Sebab, ahli waris memiliki dokumen putusan
Pengadilan Negeri Palu No.b 82/PDT.G/2013/PN.PL Tanggal 24 April 2014, sebagai alas hukum bertindak. Dalam salinan putusan tersebut disebutkan bahwa seluruh eksepsi tergugat yakni, Ir. Hi. Abdul Rahman Ambo Intan sebagai tergugat I dan Walikota Palu Cq Camat Ulujadi Kota Palu sebagai tergugat III, ditolak eksepsinya secara keseluruhan oleh
majelis hakim yang diketuai Noer Ali SH.
Selanjutnya pada putusan banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah No.45/PDT/2014/PT.Palu Tanggal 1 Oktober 2014. “Jadi, apalagi yang harus kami tempuh selain menyegel kantor dinas pariwisata karena secara hukum kami kuat tapi pihak pemerintah kota malah cuek dan menganggap kami tidak ada,” sesalnya.
Hamdan menambahkan, walau terjadi penyegelan terhadap kantor Disparekraf Kota Palu, tapi pihak ahli waris tetap memperlihatkan itikad baik untuk menempuh upaya kekeluargaan dengan pihak Pemkot. Hal itu bisa dilihat dari sikap pihak ahli waris dengan memberi toleransi kepada para staf Disparekraf Kota Palu untuk beraktifitas sebagaimana biasanya.
Pada hari pertama penyegelan, para staf tetap dipersilahkan berkantor untuk memenuhi permintaan Sekretaris Disparekraf Kota Palu agar seluruh staf diberi kesempatan menuntaskan urusan administrasi yang belum terselesaikan pada hari sebelumnya. Terutama untuk menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan kegiatan Palu Nomoni.
“Iya, kami masih beri kesempatan kepada pihak Disparekraf untuk berkantor selama satu hari, tapi besok (Rabu, 4 Oktober 2017), kami tutup seluruh akses untuk masuk ke kantor,” tegas Hamdan.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Palu Rusman Ramli sangat menyayangkan adanya tindakan penyegelan kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kota Palu yang beralamat di Jalan Cumi-cumi, Kecamatan Ulujadi, oleh ahli waris keluarga Almarhum H. Sidora- Almarhumah Raniuwa. Rusman yang hadir menyaksikan aksi penyegelan kantor Disparekraf Kota Palu itu, mengatakan, aksi penyegelan oleh ahli waris membuat aktivitas pelayanan publik ikut terganggu.
Namun di satu sisi, aksi penyegelan tersebut sebagai upaya warga menyuarakan aspirasinya, yang merasa selama ini tidak mendapat respon dari pemerintah terhadap klaim lahan, yang di atasnya dibangun kantor Disparekraf Kota Palu.”Ini kan sudah agak lama permasalahannya, seharusnya saat mencuat segera disikapi,” ujar Rusman Ramli yang merupakan politisi PKS itu saat ditemui di lokasi kejadian.
Sehingga, ia berharap Pemerintah Kota Palu bisa segera mengambil upaya
penyelesaian secara bijak tanpa mengabaikan hak-hak warga sebagaimana alas hukum yang mereka miliki. Sebagai wakil rakyat lanjut Rusman, ia tetap mencoba memfasilitasi
masyarakat di satu sisi dengan Pemerintah Kota Palu yang berupaya mengayomi warganya di sisi lain, agar bisa terjadi dialog yang menghasilkan penyelesaian tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.
(fit/Palu Ekspres)
