PALU EKSPRES, PALU – Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik (Stisipol) Panca Bakti (PB) Palu, Adidjoyo Dauda menyayangkan aksi blokir kampus yang dilakukan mahasiswa pekan lalu. Ini bukan hanya menghambat proses perkuliahan yang mestinya harus terus berjalan. Melainkan juga akan memberikan pukulan telak terhadap citra Stisipol PB yang telah susah payah dibangun selama ini.
Adidjoyo yang juga Kepala Badan Balitbangda Provinsi Sulteng ini mengatakan, aksi blokir kampus dikhawatirkan akan mendegradasi Stisipol PB Palu sendiri di mata Kopertis. Kelak, Kopertis akan menilai pihak pengelola dinilai tidak becus mengurus lembaga pendidikan sehingga akreditasi B yang sudah dikantongi oleh dua jurusan di Stisipol PB bisa dievaluasi lagi.
”Jadi saya mohon, janganlah blokir kampus. Karena itu akan merugikan banyak orang juga merugikan kampus,” imbaunya. Ia juga mengomentari soal komposisi mahasiswa berlatarbelakang aparat sipil negara (ASN) dengan mahasiswa murni. Menurut dia, sejauh ini komposisi antara mahasiswa dari kalangan pegawai pemerintah dan mahasiswa umum berbanding 80:20.
Mahasiswa umum hanya 20 persen dari keseluruhan mahasiswa. Bahkan fenomena ini sudah berlangsung lama. Justru menurut Adidjoyo keberadaan ASN di kampusnya harus disambut baik bukan malah didikotomikan. Itu berarti, sekolah tinggi Stisipol PB Palu mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat Sulawesi Tengah khususnya kalangan ASN untuk menyelesaikan pendidikannya.
Jika dikotomi ini terus dipertajam ia khawatir akan memberikan preseden yang tidak baik bagi perkembangan sekolah tersebut kedepannya. Di tengah kompetisi perguruan tinggi swasta yang begitu tajam, pengelola lembaga pendidikan dituntut kreatifitasnya untuk bisa bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.
Karena itu kepercayaan para ASN terhadap Stisipol harus disyukuri. Mereka melihat Stisipol mempunyai nilai lebih dibanding sekolah tinggi sejenis. Para ASN adalah orang orang yang berfikir, mereka orang-orang cerdas.
”Jika orang-orang cerdas itu memercayakan pendidikannya di Stisipol PB Palu, itu luar biasa,” tandas pria peramah ini.
Demikian pula soal keberadaan tenaga ASN dalam struktur kampus juga tidak bisa dilihat sebagai sebuah kemunduran. Para ASN itu memenuhi kriteria kepangkatan dan kapasitas yang memadai sebagaimana yang diatur statuta. Lagipula keberadaan ASN tidak lantas membuat membuat proses perkuliahan stagnan, justru sebaliknya.
Adidjoyo menambahkan, klaimnya ini bisa dibuktikan, bahwa Stisipol tidak termasuk lembaga pendidikan yang masuk dalam daftar hitam Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua II Bidang Keuangan, Siti Ulfah mengatakan sebenarnya komposisi ASN dalam struktur kampus hanya beberapa orang. Justru lebih banyak adalah teman-teman non ASN.
Sementara Ketua Jurusan Administrasi Muzakir Tawil menjelaskan, para ASN yang terlibat di struktur Stisipol PB Palu, tidak perlu lagi dipermasalahkan. Selain tidak ada aturan main yang ditabrak, para ASN mempunyai kemampuan dan sumber daya yang memadai.
Setidaknya hal itu terlihat, di bawah kepemimpinan ketua yang berlatarbelakang ASN, Stisipol PB Palu, tidak termasuk di antara 175 Perguruan Tinggi Swasta yang diblack list oleh Kemenrisdikti RI.
Kampus Stisipol bukan lembaga pendidikan abal-abal. ”Dari sini saja, menunjukkan bahwa operasional Stisipol PB selama ini berjalan di koridor yang tepat,” katanya. Apakah ada langkah hukum terhadap mahasiswa yang memblokir kampus?
Siti Ulfah mengatakan, pihaknya tidak mengambil langkah sejauh itu. Kampus sebagai entitas ilmiah adalah tempat bersemainya pemikiran kritis dari individu yang berfikiran merdeka. Mengkriminalisasi kemerdekaan berpendapat itu bukan langkah bijak. ”Lain halnya jika melakukan kriminal,” pungkasnya.
(kia/Palu Ekspres)
