PALU EKSPRES, PALU – Polemik yang terjadi di kampus Stisipol Panca Bhakti Palu kini memasuki babak baru. Setelah sebelumnya aksi yang dilakukan mahasiswa dengan memblokir kampus pada November lalu, akhirnya kini pihak yayasan Panca Bhakti turun tangan.
Rendi Lamadjido selaku Ketua Yayasan Panca Bhakti mengaku dalam waktu dekat akan dilakukan pergantian pimpinan kampus yang beralamat di Jakan Dr Suharso Kelurahan Besusu Barat, Palu tersebut.
Hal itu dikatakan Rendi saat bertemu sejumlah aktifis mahasiswa di sela acara wisuda STIE Panca Bhakti, Kamis (21/12).
“Intinya tanggal 15 Januari sudah ada ketua baru. Dan empat orang ASN itu tidak lagi menjabat di Stisipol PB. Status Wakil Ketua I sudah tidak betul, karena tidak sesuai UU guru dan dosen”, tutur Rendy yang juga anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini.
Saat ini kata Rendy, ia telah menandatangani SK Panitia Pemilihan, dimana ketua panitia dijabat oleh Ashar Yotomarwangi yang juga sekertaris yayasan. Pimpinan yang dipilih nanti akan menjabat mulai periode 2018 hingga 2022.
Selain soal pergantian pimpinan, Rendy juga menyayangkan adanya penarikan biaya Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang jumlahnya dinilai terlalu memberatkan mahasiswa. Besaran biaya wisuda juga hampir dua kali lipat perbedaannya antara dua perguruan tinggi dalam yayasannya tersebut.
Kedepan kata Rendi, dalam rangka pembenahan kampus Stisipol PB, Radio Stisipol akan diaktifkan kembali. Selain itu, rencana penyatuan STIE dan STISIP menjadi satu kampus akan segera diwujudkan.
Seperti diberitakan sebelumnya, di masa pimpinan Adidjoyo Dauda banyak terjadi permasalahan. Mahasiswa menuntut pembenahan dengan menggelar aksi blokir kampus pada 16 November lalu.
“Kehidupan kampus Stisipol di bawah kepemimpinan Adidjoyo Dauda banyak mengalami permasalahan yang menyangkut hajat hidup banyak orang termasuk kaum mahasiswa,” kata Ista Mujahid Akbar, salah satu mahasiswa Stisipol Palu yang dkonfirmasi Palu Ekspres, Rabu malam (15/11).
Setidaknya ada lima tuntutan dalam aksi saat itu, yalni pencopotan Ketua Stisip Pb Palu beserta semua oknum ASN/PNS dari jabatan strukural kampus, pecat dosen yang tidak memiliki NIDN, pernyataan haram dosen menguji yang tidak memiliki pangkat akademik, patuhi semua aturan Dikti dan Kopertis, serta segera perbaiki sistem tata kelola kampus.
(MS/Palu Ekspres)
