PALU EKSPRES, JAKARTA – Pemerintah menjamin ujian nasional (UN) 2018 bebas dari politisasi urusan pilpres 2019 dan pilkada serentak tahun ini.
Pasalnya, beberapa tahun lalu, soal-soal UN pernah disisipkan materi tentang salah satu pasangan calon presiden serta kepala daerah.
“Kami pastikan tahun ini tidak ada soal yang seperti itu. Soal-soalnya disusun berdasarkan materi yang sudah diajarkan kepada siswa,” terang Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Totok Suprayitno, di Jakarta, Rabu (14/3/2018).
Selain materi soal, pemerintah juga menjamin pelaksanaan UN nanti akan berjalan lancar. Karena daerah yang jaringan internetnya bermasalah bisa menggunakan metode offline.
Sedangkan urusan listrik, lanjut Totok, pemerintah sudah berkoordinasi dengan PLN agar menjaga listrinya tidak mati
Dia mengaku masalah listrik dan jaringan menjadi masalah utama UN beberapa tahun ini. Itu sebabnya, pemerintah berupaya meminimalisir masalah tersebut.
Terkait jadwal pelaksanaan, Ujian Nasional (UN) akan dimulai tanggal 2 April 2018. Minggu pertama ujian untuk SMK, minggu kedua untuk SMA, sedangkan UN bagi SMP akan digelar pada minggu keempat.
Setelah UN, siswa juga akan mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang akan dilaksanakan dan diatur oleh masing-masing sekolah.
(esy/jpnn/fajar)
