PALU EKSPRES, JAKARTA – Urusan profesionalisme guru masih menjadi isu dalam menyambut Hari Guru Nasional (HGN) 2018 sekaligus HUT Ke-73 PGRI. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengharapkan HGN tahun ini menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalisme guru.
“Artinya (guru yang bisa, Red) menyiapkan generasi muda yang cocok dengan dunia kerja dan sosial abad ke-21,” katanya di kantor Kemendikbud kemarin (25/11/2018). Menurut Muhadjir, peningkatan profesionalisme guru untuk menyiapkan generasi muda yang cocok dengan abad ke-21 itu tanggung jawab besar.
Melalui apa?
Di antaranya, pelatihan dan pendidikan guru. Kemudian, pemerintah harus meningkatkan kriteria yang semakin baik untuk rekrutmen guru-guru baru. Bagi guru yang sudah ada, diadakan sejumlah pelatihan. Mulai pelatihan tentang metodologi dan strategi pembelajaran hingga materi ajarnya.
Tahun depan, lanjut Muhadjir, pemerintah pusat menerapkan sistem pemantauan kehadiran (presensi) guru di sekolah. Program itu terlebih dahulu dikhususkan untuk sekolah negeri. Caranya adalah dengan presensi sidik jari. Rencana tersebut bakal diterapkan secara menyeluruh. Kemendikbud tidak menggunakan sistem piloting atau percontohan.
Acuan pemantauan presensi adalah kehadiran guru di sekolah sesuai ketentuan delapan jam sehari selama lima hari dalam sepekan. Ketentuan jam kerja itu sesuai dengan aparatur sipil negara (ASN) pada umumnya. Kondisi tersebut bisa dikecualikan untuk guru yang memiliki tugas tambahan. Misalnya, menjadi pembimbing organisasi siswa di sekolah dan lainnya.
Mutu atau kompetensi guru selama ini dihasilkan di tingkat perguruan tinggi. Menristekdikti Mohamad Nasir ikut berkomentar tentang peringatan HGN 2018. Khususnya soal tema Meningkatkan Profesionalisme Guru Menuju Pendidikan Abad 21.
Calon guru sebelumnya dididik di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Nasir mengatakan, ada sejumlah pembaruan di LPTK. Dia mencontohkan, dahulu yang boleh ikut pendidikan profesi guru (PPG) di LPTK hanya sarjana guru. “Sekarang boleh dari guru atau nonguru,” kata Nasir. Contohnya, sarjana teknik atau engineering bisa ikut PPG. Dari sisi penguasaan ilmu keteknikan, sarjana engineering itu sudah cukup mumpuni. Tinggal diberikan kompetensi kependidikan atau pedagogik melalui PPG di LPTK.
Yang jadi persoalan saat ini adalah minat sarjana non-keguruan untuk ikut PPG kemudian menjadi guru tidak terlalu tinggi. Sebab, banyak yang mempertanyakan apakah mereka bakal dijamin jadi PNS jika memilih ikut PPG. “Kalau tidak (ada jaminan jadi CPNS, Red), ini sudah ditawari pekerjaan (sesuai bidangnya, Red),” ujarnya.
Nasir menyatakan, membuka kesempatan bagi sarjana non-keguruan untuk ikut menjadi guru melalui PPG bisa berdampak pada peningkatan kualitas guru. Sebab, sarjana non-keguruan itu memiliki penguasaan teknis yang lebih tinggi. Sarjana non-keguruan yang berasal dari fakultas MIPA, misalnya, bisa diberi kesempatan untuk ikut menjadi guru IPA dengan mengikuti PPG terlebih dahulu.
Sementara itu, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengakui, kualitas guru di Indonesia masih di bawah standar. Dalam uji kompetensi guru pada 2015 misalnya, hasilnya masih di bawah standar kompetensi minimal (SKM). Saat itu, rata-rata memiliki nilai 53 atau dua poin di bawah SKM. “Hasil siswa kita masih tertinggal. Misal, matematika kita 73 persen bermasalah siswanya,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (25/11/2018).
Dari segi metode pembelajaran, mayoritas guru di Indonesia belum cakap untuk menyesuaikan dengan zaman. Mayoritas guru sebatas mengajar. Cara tersebut merupakan metode lama. Sebab, dahulu guru memang satu-satunya sumber pengetahuan.
Namun di era sekarang, ilmu pengetahuan bisa diperoleh di luar kelas. Untuk itu, tugas guru perlu berubah. Tidak sebatas mengajar dan mendidik, tapi juga harus mengarah ke memotivasi dan menggerakkan siswa.
Dari tes UKG, baru 6 persen guru yang mampu menjadi motivator dan penggerak. Oleh karena itu, dalam tiga tahun terakhir, IGI melakukan banyak pelatihan untuk meningkatkan kapasitas guru.
Ramli menambahkan, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah memperjelas status guru. Saat ini hampir setengah dari guru yang ada memiliki nasib yang tidak jelas. Guru honorer, misalnya, sulit untuk bisa fokus meningkatkan metode belajar. Sebab, urusan “dapur” belum terpenuhi. “Kontrak ada yang satu tahun. Mereka nggak mikir pembelajaran di kelas, tapi mikir nasibnya tahun depan,” imbuhnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menyelesaikan persoalan tersebut.
Ramli menilai, banyak upaya yang bisa dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah efisiensi. Berdasar pengamatannya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak cukup efektif dalam mengelola keuangan. Untuk pelatihan guru misalnya, Kemendikbud menyediakan uang saku. Hal itu sebetulnya tidak perlu.
“Pada 2016, kita acara ke Tual. Sampai di bandara saja, sudah tanya amplop berapa. Ini merusak mental guru,” tuturnya. Sebaiknya, beban pelatihan diberikan kepada organisasi profesi tanpa perlu memberikan anggaran.
Belum lagi, berbagai kegiatan Kemendikbud atau dinas pendidikan kerap dilakukan di hotel. “Sakit hati honorer. Diminta angkat bilang nggak ada duit, tapi bikin kegiatan di hotel bisa sepuluh per hari,” tuturnya.
Untuk itu, dia mengusulkan agar Kemendikbud bisa mengalokasikan anggaran tidak prioritas ke kesejahteraan, khususnya guru honorer. Selain itu, anggaran yang ditekan bisa digunakan untuk memberikan celah fiskal penambahan guru PNS.
Dengan kesejahteraan yang layak, upaya peningkatan kapasitas guru bisa lebih mudah dilakukan. Di sisi lain, peningkatan kapasitas guru bisa mendorong efektivitas pembelajaran. “Sebaik apa pun kurikulum dan fasilitas, kalau guru nggak punya kemampuan, buat apa? Tapi sebaliknya, jika punya kapasitas inovasi, itu nggak masalah fasilitas kurang,” terangnya.
(wan/far/c6/agm)
