PALU EKSPRES, PALU – Isu pemutihan utang pada industri jasa keuangan (IJK) di Sulteng menjadi salahsatu topik utama dalam forum libu todea Pemkot Palu, Senin malam 10 Desember 2018.
Pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulteng, Saiduddin Lahaseng dengan tegas menyebut pemutihan utang korban bencana tidak dapat dilakukan. OJK menurut dia tidak direstui untuk melakukan hal itu. Sebab kata Saifuddin, kredit perbankan tidak terbentuk begitu saja. Pemasukan dan pembiayaan perbankan saling terikat satu sama lain.
“Contohnya untuk tabungan dan deposito. Hasil dari kredit dipergunakan untuk membayar bunga bagi bank konvensional. Dan membayar bagi hasil untuk bank syariah,”jelas Saifuddin dalam paparannya.
Dia menyebutkan, praktek perbankan hanya mengatur keseimbangan keuangan antara penghasilan dan pembiayaan. Karenanya jika pemutihan itu dilaksanakan maka akan berdampak sistemik. Serta dapat mempengaruhi ekonomi dan keuangan negara. “Pemutihan utang dalam pandangan kami itu dianggap bisa mengganggu perekonomian daerah dan negara,” jelasnya.
Dalam situasi paska bencana, dia mengimbau agar para debitur proaktif membangun komunikasi dengan pihak perbankan. “Harus kooperatif melapor dan bangun komunikasi,”harapnya.
Dibagian lain Saifuddin menjelaskan, kondisi perekonomian Sulteng pada umumnya normal. Meski paska bencana daerah ini sempat mengalami inflasi yang cukup tinggi. “Dalam pandangan ekonomi, kondisi keuangan di Sulteng ini cukup normal. Keuangannya juga cukup banyak,”jelasnya.
Keseimbangan inflasi menurut dia sudah terjadi saat ini. Hanya saja keseimbangan ini harus tetap terjaga. Salah satunya adalah dengan bersama sama menjaga keamanan daerah. “Kemanan harus dijaga untuk normalisasi inflasi. Jika tidak aman maka bisa sebabkan inflasi,” tandasnya.
Dalam forum bertema Palu Bangkit paska gempa, tsunami dan likuifaksi ini juga dihadiri forum warga korban likuifaksi Kelurahan Petobo dan Balaroa. Forum korban likuifaksi Kelurahan Balaroa diwakili Agus Mangkona. Sedangkan forum korban likuifaksi Kelurahan Petobo dihadiri Yahdi Basma.
Sekaitan dengan pemutihan utang, Yahdi yang juga Anggota DPRD Sulteng mengaku saat ini terbentuk dua panitia khusus (Pansus) tentang pengawasan penanganan paska bencana dan pemutihan utang debitur.
Menanggapi keterangan pejabat OJK Sulteng, Yahdi menjelaskan pemutihan yang dimungkinkan adalah dengan dana talangan dari negara. “Hal ini pernah dilakukan di beberapa tempat,”katanya.
OJK menurutnya memang tidak punya kewenangan untuk pemutihan kredit debitur. Tapi negara adalah pemegang saham bank BUMN yang dimungkinkan untuk dana talangan. “Ini memang harus pendekatan politik. Saya kira DPR RI bisa tekan pemerintah,”sebutnya.
(mdi/palu ekspres)
