PALU EKPSRES, PALU- Hasil validasi dan finalisasi data dampak bencana Kota Palu telah diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Senin 7 Januari 2019. Data itu selanjutnya akan diteruskan ke pemerintah pusat sebagai pijakan dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi (RR).
“Hari ini (Senin) data itu sudah kami serahkan ke Gubenur Sulteng untuk ditetapkan,”ungkap Wali Kota Palu, Hidayat, Senin 7 Januari 2019.
Hidayat menjelaskan proses pendataan dampak bencana itu telah berjalan dengan waktu yang cukup panjang. Agar seluruh masyarakat yang menjadi korban bisa terakomodir di dalamnya.
Diawali dengan pendataan dengan dua versi. Pertama data yang diambil dari shelter pengungsian oleh seluruh kepala OPD Pemkot Palu. Kemudian data masyarakat yang diambil di luar shelter yang dikakukan pejabat Camat dan lurah
“Pendataan itu sudah cukup lama. Lalu dilakukan pendataan dan validasi lagi. Dan pada Desember data itu akan telah kami kunci,”kata Hidayat.
Sebelum akhirnya dikunci, pihaknya kata Hidayat bahkan telah mengumumkan data itu diseluruh kantor kelurahan. Sekaligus mengimbau masyarakat yang merasa belum terdata untuk segera melapor.
“Sudah tiga bulan lebih validasi data ini kami lakukan. Jadi saya kira sudah cukup kita melakukan itu,”ujarnya.
Data itu jelas Hidayat dibutuhkan Pemerintah pusat dalam rangka menyusun perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Artinya, jika data itu lambat diserahkan, maka perencanaan RR juga akan terhambat.
“Kalau menunggu terus kapan selesai. Saya kira kita sudah cukup bijaksana. Dan sudah cukup lama perubahan data itu terus bergerak,”jelasnya.
Hidayat memastikan, validasi data itu sudah mengakomodir seluruh korban bencana. Baik data jumlah meninggal dunia, hilang. Termasuk jumlah kerusakan rumah masyarakat.
“Waktu kita umumkan untuk segera melapor, itu banyak yang mendaftar. Saya kira masyarakat Palu sudah terdata semuanya,”jelasnya lagi.
Kalaupun ujar Hidayat, kemudian masih terdapat warga yang belum masuk dalam basis data Pemkot Palu itu, maka itu menurutnya sudah diluar kemampuan.
“Yang tidak terdata itupun barangkali hanya masyarakat yang saat ini keluar Palu dan belum kembali,”pungkasnya.
(mdi/palu ekspres).
